ANAMBASNEWS.COM, Natuna – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Natuna berpotensi mengalami kekurangan dokter spesialis dalam waktu dekat.
Hal ini disebabkan rencana pengunduran diri sejumlah dokter spesialis akibat berbagai permasalahan internal dan kebijakan pemerintah daerah yang dinilai tidak berpihak kepada mereka.
Dokter Fadhil, salah satu dokter spesialis di RSUD Natuna, mengonfirmasi bahwa ia bersama lima dokter spesialis lainnya telah sepakat untuk mengundurkan diri.
“Saya dan beberapa dokter spesialis lainnya, sekitar lima orang, sudah sepakat untuk mengajukan pengunduran diri. Mungkin ada lagi yang akan mengikuti langkah kami,” ujar Dokter Fadhil di Ranai, Rabu, 26 Februari 2025.
Menurut Dokter Fadhil, terdapat tiga pertimbangan utama yang melatarbelakangi keputusan tersebut:
1. Pemotongan Tunjangan oleh Pemkab Natuna
Kebijakan Pemkab Natuna yang tertuang dalam Keputusan Bupati Natuna Nomor 100.3.3.2.26 Tahun 2025 mengatur pemotongan tunjangan dokter spesialis sebesar 20 hingga 30 persen. Padahal, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 menyatakan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh berdampak pada tunjangan pegawai, terutama di sektor layanan publik.
Para dokter menilai kebijakan ini tidak sesuai dengan aturan pusat dan tidak memperhatikan kelangkaan profesi dokter spesialis di daerah. Mereka juga menyayangkan sikap Direktur RSUD Natuna yang dianggap tidak memperjuangkan hak mereka saat kebijakan tersebut dirancang.
“Kalau saja Pak Direktur memperjuangkan hak kami berdasarkan Inpres dan mempertimbangkan kelangkaan profesi ini, mungkin nasib kami tidak seperti ini,” tegas Fadhil.
2. Minimnya Transparansi dan Komunikasi di RSUD Natuna
Para dokter spesialis merasa tidak pernah dilibatkan dalam diskusi terkait peningkatan layanan kesehatan. Bahkan, mereka mengungkapkan bahwa Direktur RSUD Natuna jarang berkomunikasi dengan mereka atau memperhatikan kondisi fasilitas kerja mereka.
“Jangankan diajak diskusi, datang untuk sekadar mengecek keadaan ruangan dan alat kerja kami saja tidak pernah. Kami merasa diabaikan,” ungkapnya.
3. Hak Kesejahteraan yang Belum Dibayarkan
Sejak November 2024, tunjangan para dokter spesialis di RSUD Natuna belum juga dibayarkan. Hal ini membuat mereka kesulitan secara finansial, terutama karena tidak ada kejelasan mengenai alasan keterlambatan pembayaran tersebut.
Ironisnya, tunjangan bagi dokter residen yang masih dalam masa pendidikan justru telah dibayarkan untuk November 2024 dan Januari 2025.
“Kami merasa dianaktirikan oleh pemangku kebijakan. Kalau memang kami tidak dibutuhkan, lebih baik kami dipindahkan atau kami mengundurkan diri,” keluhnya.
Meskipun keputusan ini cukup berisiko, para dokter spesialis menegaskan bahwa langkah ini bukan bentuk perlawanan, melainkan dorongan agar ada perbaikan dalam sistem layanan kesehatan di RSUD Natuna.
“Biarlah kami mengambil langkah ini dengan segala konsekuensinya. Semoga dengan ini ada perubahan, karena banyak tenaga kesehatan lainnya juga merasa tidak nyaman tapi takut untuk berbicara,” pungkas Dokter Fadhil.
Jika pengunduran diri ini benar-benar terjadi, RSUD Natuna berpotensi mengalami krisis tenaga medis, yang tentu akan berdampak pada layanan kesehatan bagi masyarakat.(Sarwanto)
