oleh

Proyek Pembangunan Prasarana Pertanian di Anambas Alami Keterlambatan

ANAMBASNEWS.COM – Proyek Pembangunan Prasarana Pertanian Bangunan Rice Milling Unit (RMU) di Desa Bukit Padi, Kecamatan Jemaja Timur, Kepulauan Anambas, menghadapi tantangan serius dalam pemenuhan target waktu.

Dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2023 dari Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas, proyek ini, dengan masa pekerjaan 125 hari kalender, tampak mengalami keterlambatan signifikan.

Meskipun batas waktu serah terima bangunan tinggal menghitung hari, tepatnya pada tanggal 20 Desember 2023, Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Anambas, Rovaniyadi, menyatakan bahwa hingga saat ini, pihaknya belum menerima laporan progres pekerjaan dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) maupun tim yang diturunkan ke lokasi.

“Saya belum terima laporan dari PPTK maupun dari tim, terkait proyek RMU yang berada di Desa Bukit Padi Kecamatan Jemaja Timur,” ungkapnya, menyoroti kebutuhan mendesak akan informasi yang akurat terkait kemajuan proyek.

Rovaniyadi menekankan urgensi penyelesaian tepat waktu proyek ini, menawarkan peringatan bagi pelaksana pekerjaan yang mungkin mengalami keterlambatan. “Saya berharap kepada pihak yang mengerjakan agar segera diselesaikan, agar tidak ada teguran kepada pelaksana pekerjaan. Jika terlambat, kita akan segera berikan teguran, baik itu teguran tertulis maupun teguran lisan,” katanya saat di konfirmasi media ini, Selasa 19 Desember 2023.

Sementara PPTK Proyek RMU, Novizal, belum memberikan keterangan terkait waktu penyelesaian proyek. Namun, informasi terkini mencatat bahwa sejumlah pekerja proyek menghadapi kendala serius terkait penerimaan upah. Menurut sumber yang enggan disebutkan namanya, sejak awal proyek, pekerja hanya menerima pinjaman dan kasbon, dengan alasan dana anggaran proyek belum terealisasi sepenuhnya.

Keadaan ini menimbulkan kekhawatiran bagi para pekerja, yang berharap pemerintah dapat menyelesaikan tidak hanya aspek pembangunan fisik RMU, tetapi juga pembayaran upah yang seharusnya mereka terima.

Hingga berita ini diturunkan, kepala Dinas DP3, Rovaniyadi, menunggu laporan progres dari PPTK, menegaskan urgensi transparansi informasi demi kelancaran dan keberhasilan proyek ini. (Akbar)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed