Anambasnews.com – Kelangkaan bahan bakar minyak jenis solar subsidi menjadi keluhan utama para nelayan di Kabupaten Kepulauan Anambas selama dua pekan terakhir. Kesulitan mendapatkan pasokan ini dirasakan merata di berbagai wilayah, mulai dari Kecamatan Siantan, Palmatak, hingga Jemaja. Akibatnya, banyak nelayan terpaksa mengurangi bahkan menghentikan aktivitas melaut, padahal hasil tangkapan di laut masih melimpah.
Stok solar yang tersedia di pangkalan pasokan disebutkan sangat terbatas dan cepat habis, sehingga para nelayan harus berjuang keras hanya untuk mendapatkan jatah kebutuhan kapal mereka.
Hendri, salah satu nelayan yang berdomisili di wilayah tersebut, mengaku sudah berputar ke beberapa tempat mencari pasokan, namun hasilnya nihil. Ia menuturkan, kondisi ini sangat merugikan dan mengganggu mata pencahariannya sehari‑hari.
“Ikannya masih banyak di laut, tapi kami tidak bisa maksimal mencari karena minyaknya susah didapat. Biasanya saya ambil di Pangkalan Enggan, tapi belakangan ini saya harus tanya dulu ada atau tidak barangnya sebelum berangkat. Kalau tidak ada solar, kapal tidak jalan, ya terpaksa kami menunggu. Akibatnya tidak bisa melaut setiap hari seperti biasa, penghasilan pun otomatis berkurang,” keluh Hendri.
Ia berharap pemerintah terkait segera turun tangan mencari solusi. Bagi nelayan, ketersediaan bahan bakar adalah nyawa pekerjaan mereka. “Kalau terus begini, keluarga kami mau makan apa kalau tidak bisa melaut Semoga ada jalan keluarnya segera,” ujar Hendiri, Rabu, 3/6/2026.
Menanggapi persoalan ini, Kepala Bagian Ekonomi dan SDA Kabupaten Kepulauan Anambas, Yohanes Maria Vianey Sawu, menjelaskan bahwa akar masalahnya terletak pada pemotongan kuota pasokan. Pada bulan Mei lalu, alokasi solar subsidi untuk Anambas dikurangi menjadi 433 kiloliter. Padahal, kuota normal yang diterima setiap bulan sebelumnya adalah 533 kiloliter.
“Berkurang sebanyak 100 kiloliter itu informasinya berasal dari Pertamina Selat Lampa, Natuna sebagai pemasok. Pemkab Anambas sendiri sudah menyampaikan keberatan dan meminta penjelasan baik secara lisan maupun surat resmi kepada pihak Pertamina dan BPH Migas, namun hingga saat ini belum ada jawaban pasti,” ungkap Yohanes.
Pihaknya kini berharap alokasi untuk bulan Juni mendatang dikembalikan ke angka normal 533 kiloliter, bahkan ditambah kekurangan 100 kiloliter dari bulan Mei lalu agar kebutuhan nelayan dapat terpenuhi kembali dan roda ekonomi masyarakat pesisir berputar normal.(*Julianto)
