ANAMBASNEWS.COM, Natuna – Upaya pembentukan Provinsi Khusus Kepulauan Natuna Anambas (KKNA) kian menunjukkan progres signifikan. Gubernur Kepulauan Riau, H. Ansar Ahmad, kembali menegaskan komitmennya dalam mendorong pemekaran wilayah ini sebagai langkah strategis untuk pemerataan pembangunan dan penguatan kedaulatan di wilayah perbatasan.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Ansar saat menghadiri Diskusi Publik bertajuk “Percepatan Pembentukan Provinsi Khusus Kepulauan Natuna-Anambas dalam Perspektif Integrasi dan Kedaulatan Bangsa di Perbatasan” yang digelar Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Khusus Kepulauan Natuna Anambas (BP3K2NA), Rabu, 22 April 2025 di Gedung Sri Serindit, Natuna.
Dalam sambutannya, Gubernur Ansar menyoroti pentingnya pemekaran sebagai solusi atas berbagai tantangan klasik seperti konektivitas dan rentang kendali pemerintahan. Ia menjelaskan bahwa pemerintah provinsi bersama Bappenas telah menyusun roadmap transformasi ekonomi Kepri dengan fokus utama pada wilayah Natuna sebagai bagian dari inisiatif “Permata Biru di Gerbang Utara Indonesia”.
“Dengan keterbatasan kewenangan dan APBD yang kecil, pembangunan sulit berkembang pesat. Padahal Kepri memiliki posisi strategis baik secara geopolitik maupun ekonomi,” kata Ansar.
Gubernur Ansar menegaskan bahwa dirinya adalah yang pertama menandatangani rekomendasi pemekaran KKNA dan menyerukan agar seluruh elemen masyarakat bersatu memperjuangkan terwujudnya provinsi baru ini.
Komitmen serupa juga disampaikan Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda. Ia menyebutkan tiga alasan utama pentingnya pembentukan Provinsi KKNA: letak strategis Natuna di perbatasan dengan delapan negara, potensi sumber daya alam yang belum tergarap optimal, dan kebutuhan pendekatan khusus untuk mempercepat pembangunan daerah perbatasan.
“Ini bukan sekadar perjuangan administratif, tapi juga bentuk penguatan negara dalam menjaga wilayah terdepan,” ujar Rifqi. Ia juga mendorong peningkatan publikasi dan komunikasi agar dukungan publik terhadap pemekaran semakin luas.
Bupati Natuna, Cen Sui Lan, menambahkan bahwa pemekaran ini merupakan bentuk kontribusi nyata daerah perbatasan dalam menyukseskan visi Indonesia Emas 2045. “Kami siap berkontribusi lebih besar asal diberi kewenangan,” tegasnya.
Sementara itu, dari Kepulauan Anambas, Asisten I Akhmaruzzaman menyoroti belum optimalnya pengelolaan kekayaan alam karena keterbatasan administratif. Ia menilai, provinsi khusus adalah solusi agar daerah bisa mandiri dan mengelola potensi sendiri.
Diskusi ini juga menghadirkan akademisi Dr. Oksep Adhayanto dari Universitas Maritim Raja Ali Haji dan Ketua BP3K2NA Umar Natuna, serta dihadiri para tokoh penting, termasuk Ketua DPRD Natuna, anggota DPRD Provinsi, Forkopimda, hingga kepala OPD.
Gema perjuangan pembentukan Provinsi KKNA semakin menggema kuat dari jantung wilayah perbatasan. Gubernur Ansar menutup pernyataannya dengan penuh harap agar langkah besar ini segera terwujud demi masa depan Natuna dan Anambas yang lebih mandiri dan maju.(Anwar)
