KepriTanjungpinang

DPA Kepri 2026 Resmi Diserahkan, Dinas Pendidikan Terbesar Rp957,18 Miliar

34
×

DPA Kepri 2026 Resmi Diserahkan, Dinas Pendidikan Terbesar Rp957,18 Miliar

Sebarkan artikel ini
Gubernur Ansar Ahmad didampingi Penasihat Gubernur Kepri Bidang Perencanaan Pembangunan, Suharso Monoarfa, menyerahkan Dokumen DPA Tahun 2026 di Aula Wan Seri Beni, Tanjungpinang, Selasa (13/1/2026). (Foto: Harun/DISKOMINFO KEPRI)

Tanjungpinang, Anambasnews.com – Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad resmi menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2026 kepada 34 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan total pagu anggaran mencapai Rp3,54 triliun di Aula Wan Seri Beni, Tanjungpinang, Selasa (13/1/2026).

Dari keseluruhan alokasi tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau tercatat sebagai OPD dengan anggaran terbesar, yakni Rp957,18 miliar, atau mendekati Rp1 triliun. Besarnya anggaran ini menegaskan fokus Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada sektor pendidikan sebagai pilar utama pembangunan sumber daya manusia.

Sementara itu, Badan Keuangan dan Aset Daerah berada di posisi kedua dengan pagu Rp592,53 miliar, disusul Dinas Kesehatan sebesar Rp467,82 miliar. Untuk sektor infrastruktur, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPR) memperoleh anggaran Rp269,70 miliar, sedangkan Sekretariat Daerah Provinsi Kepri mengelola Rp271,49 miliar.

Di sisi lain, Badan Pengelola Perbatasan Daerah menjadi OPD dengan anggaran terkecil pada Tahun Anggaran 2026, yakni Rp6,61 miliar. Selain itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menerima alokasi Rp8,87 miliar, termasuk dalam kelompok OPD dengan pagu terendah.

Perbedaan alokasi ini menunjukkan kontras anggaran yang cukup signifikan, dengan selisih antara OPD terbesar dan terkecil mencapai sekitar Rp950,57 miliar. Namun demikian, Gubernur Ansar menegaskan bahwa besar kecilnya anggaran harus sejalan dengan kinerja, efektivitas program, dan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dengan telah ditandatanganinya DPA dan Perjanjian Kinerja, seluruh OPD diharapkan segera bergerak cepat, bekerja terukur, serta memastikan setiap rupiah anggaran memberikan dampak langsung bagi pembangunan dan pelayanan publik di Kepulauan Riau.(*Dani)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Dilarang mengambil konten!!