ANAMBASNEWS.COM, Tanjungpinang – Pemprov Kepri memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat untuk pemerataan energi di wilayah perbatasan. Hal ini dibahas dalam Rapat Pembahasan Program “Border Green Energy” oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Jakarta, Rabu, 15 Oktober 2025.
Kepala BP2D Kepri, Doli Boniara, menegaskan bahwa program ini sejalan dengan visi “Kepri Terang” Gubernur Ansar Ahmad, memastikan keadilan akses energi listrik bagi masyarakat perbatasan.
“Program ini sangat relevan dengan semangat Kepri Terang. Kami ingin memastikan tidak ada lagi desa di Kepri yang hidup dalam gelap, terutama di wilayah terluar dan perbatasan,” ujar Doli.
Doli menyebut masih ada desa di Kepri yang belum menikmati listrik 24 jam. Di Bintan, Desa Mapur dan Kampung Baru masih bergantung pada genset diesel. Di Anambas, 242 KK (1,56%) belum memiliki sambungan listrik, meski jaringan sudah menjangkau seluruh kecamatan. Pemerintah setempat mengusulkan pemasangan meteran baru.
BP2D Kepri juga mengusulkan proyek strategis penunjang energi di Anambas: Pembangunan Pelabuhan Teluk Ret, Relokasi PLTD Tarempa ke Temurun, Pembangunan Depo Mini Area Temurun, Lanjutan pembangunan PLTS di Etang, serta penambahan daya listrik pada 20 PLTD.
Kabid Kelistrikan Dinas ESDM Kepri, Robinson Kataren, yang hadir melalui Zoom, menilai sinergi ini sebagai langkah nyata mempercepat pemerataan energi di kawasan 3T (terdepan, terpencil, tertinggal).
“Kami sangat berterima kasih dengan adanya program ini. Dukungan dari pusat membuat hasilnya jauh lebih besar dan berkelanjutan,” ujarnya.
Melalui kolaborasi ini, Pemprov Kepri berharap seluruh desa di wilayah perbatasan seperti Jemaja, Siantan, hingga Pulau Seraya dapat segera menikmati listrik 24 jam, sejalan dengan cita-cita Kepri Terang untuk Semua.(*Dan)
