Batam, Anambasnews.com – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau dari Daerah Pemilihan (Dapil) Natuna-Anambas, Marzuki, SH, mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) segera merealisasikan pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) di Kabupaten Natuna dan Kepulauan Anambas.
Dorongan tersebut disampaikan Marzuki yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Gerindra saat mengikuti kunjungan kerja Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau ke Kantor PSDKP Barelang, Kota Batam, Selasa (14/7/2026). Kunjungan tersebut membahas rencana pembentukan pangkalan atau UPT PSDKP di Natuna dan Anambas sebagai upaya memperkuat pengawasan wilayah perbatasan.
Sebagai wakil rakyat dari Dapil Natuna-Anambas, Marzuki menegaskan bahwa pembentukan UPT PSDKP merupakan kebutuhan yang sangat mendesak mengingat kedua daerah tersebut merupakan garda terdepan Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara lain dan memiliki potensi sumber daya kelautan yang sangat besar.
“Saya sebagai anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau dari Dapil Natuna-Anambas tentu sangat mendukung rencana ini. Selama ini PSDKP Batam membawahi wilayah pengawasan yang sangat luas hingga mencakup empat provinsi. Dengan hadirnya UPT PSDKP di Natuna dan Anambas, pengawasan terhadap praktik illegal fishing, penyelundupan, dan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan akan menjadi lebih efektif,” ujar Marzuki.
Menurutnya, keberadaan UPT di wilayah perbatasan akan mempercepat respons terhadap berbagai pelanggaran di laut sekaligus memberikan rasa aman bagi para nelayan yang setiap hari menggantungkan hidupnya dari sektor perikanan.
Marzuki berharap Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat segera merealisasikan rencana tersebut agar pengawasan sumber daya kelautan tidak lagi terpusat di Batam.
“Kami akan terus mengawal aspirasi ini. Natuna dan Anambas memiliki posisi yang sangat strategis dalam menjaga kedaulatan negara. Kehadiran UPT PSDKP bukan hanya memperkuat pengawasan laut, tetapi juga menjadi bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam melindungi kekayaan laut nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir,” tegasnya.
Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung percepatan pembentukan UPT PSDKP tersebut demi menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan memperkuat kedaulatan Indonesia di wilayah perbatasan.
“Harapan saya, pemerintah pusat segera merealisasikan pembentukan UPT PSDKP di Natuna dan Anambas. Ini adalah kebutuhan masyarakat perbatasan sekaligus langkah strategis untuk menjaga keamanan laut, melindungi nelayan, serta memastikan kekayaan laut Indonesia tetap terjaga dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat,” pungkas Marzuki. (*Dani)
