oleh

Bahas Dua Ranperda, DPRD Anambas Apresiasi Bupati dan Jajaran

ANAMBASNEWS.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Anambas menggelar rapat paripurna membahas dua ranperda, di ruang rapat paripurna kantor DPRD Anambas, Kamis, 20 Juni 2024.

Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Anambas Samsir Umri beragendakan tentang Raperda tentang pertanggung jawaban APBD Tahun 2023 dan Raperda Pembangunan jangka panjang tahun 2025-2045.

Hadir dalam rapat tersebut, para anggota DPRD Anambas, Bupati Anambas Abdul Haris, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Anambas.

Dalam kesempatan itu, Samsir Umri mengaspirasi Bupati dan seluruh jajarannya yang telah menyampaikan Ranperda tentang bertanggung jawaban ini dengan tepat waktu.

Selanjutnya, Bupati Anambas Abdul Haris menyampaikan, bahwa capaian kinerja pemerintah pada tahun anggaran 2023 masih dalam konteks dasar pelaksanaan agenda program pembangunan yang merupakan tahapan dalam RPJPD pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021-2026.

“APBD tahun 2023 merupakan produk bersama DPRD dan pemerintah daerah yang dibangun atas komitmen bersama dengan perinsif transpransi dan akuntutitas yang menitik beratkan kepada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Haris.

Haris menuturkan, tahun 2023 merupakan tahun ke-9 pemerintah Kabupaten Anambas mengimplementasikan penerapan akuntansi berbasis aktural dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah LKPD Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai mana yang diamanatkan peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akutansi pemerintah materi rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD pemerintah tahun anggaran 2023 disampaikan disajikan kepada DPRD dalam bentuk laporan keuangan daerah berbasis sataral meliputi tujuh komponen utama sesuai hasil audit BPK RI.

Pendapatan daerah dianggarkan sebesar Rp1,149 miliar sampai anggaran tahun 2023 terealisasi sebesar Rp998 juta atau 86.84 persen.

Sementara, Pendapatan daerah terdiri dari hasil daerah atau PAD dianggarkan Rp41 miliar sampai akhir tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp29 miliar atau 69.98 persen.

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari, pendapatan pajak daerah yang dianggarkan sebesar Rp22 miliar sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp16 miliar atau 72.30 persen.

Ia menambahkan, pendapatan retribusi daerah dianggarkan sebesar Rp.450 juta sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 sebesar Rp7 miliar atau 153,41 persen. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 sebesar Rp7 miliar atau 153,41 persen.

Sedangkan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp1,3 miliar sampai dengan anggaran akhir tahun 2023 sebesar Rp1,5 miliar atau 71,16 persen dan lain lain PAD yang sah dianggarkan sebesar Rp13 miliar sampai dengan akhir tahun 2023 sebesar terealisasi sebesar Rp4,3 miliar atau 32.16 persen.

Pendapatan transfer dianggarkan sebesar Rp1,1 triliun sampai anggaran akhir tahun 2023 terealisasi sebesar Rp969 miliaratau 87.48 persen.

Transfer pemerintah pusat dana pertimbangan (Dana bagi hasil pajak dana bagi hasil bukan pajak /sumberdaya alamalam, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus) dianggarkan sebesar Rp986 miliar terealisasi sebesar Rp851 miliar tau 86.30 persen.

Transfer pemerintah pusat lainnya (Dana Insentif Daerah Dana Desa, Insentif Fiskal) Dianggarkan sebesar Rp54 miliarsampai dengan akhir tahun 2023 sebesar Rp55 miliar atau 102.60 persen.

Transfer pemerintah daerah lainnya ( pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan) dianggarkan sebesar Rp66 miliar sampai dengan tahun akhir anggaran tahun 2023 Rp61 miliar atau 92.65 persen.

Belanja daerah dianggarkan sebesar Rp1,250 triliumsampai dengan akhir tahun 2023 terealisasi sebesar Rp980 miliar atau 85,11 persen.

Belanja daerah terdiri dari belanja oprasional dianggarkan sebesar Rp803 miliar sampai dengan akhir tahun 2023 terealisasi sebesar Rp683 miliar atau 85.11 persen.

Belanja modal dianggarkan sebesar Rp251 miliar sampai akhir tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp184 miliar atau 73.34 persen. Belanja tidak terduga dianggarkan sebesar Rp68 miliar sampai dengan akhir tahun tidak terealisasi.

Belanja transfer dianggarkan sebesar Rp126 miliar sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp112 miliar atau 88.52 persen.

Pembiayaan daerah dianggarkan sebesar Rp100 miliar sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 Rp5,8 miliar atau 59 persen atau 5.82 persen.

Pembiayaan daerah terdiri dari, penerimaan pembiayaan yang dianggarkan seberar Rp102 miliar sampai akhir tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp78 miliar atau 76,50 persen.

Pengeluaran pembiayaan yang dianggarkan sebesar Rp1 miliar sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 Rp1 miliar atau 100 persen.

Sisa lebih anggaran (SILPA) tahun anggaran 2023 sebesar Rp23 juta Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RIRI) perwakilan KEPRI terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas masih dapat mempertahankan opini Wajar Tampa pengecualian (WTP).(Adv/Red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed