Tanjungpinang, Anambasnews.com – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) bersama pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, dan berbagai lembaga terkait, menunjukkan komitmen kuat untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Komitmen ini diwujudkan melalui penandatanganan bersama di Balairung Aula Wan Seri Beni, Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Senin, 13/11/2025.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Raja Ariza, Kepala BPS Provinsi Kepri, Margaretha Ari Anggorowati, serta perwakilan dari pemerintah daerah, perguruan tinggi, asosiasi pengusaha, perhotelan, restoran, media, dan kawasan industri se-Kepri, turut menandatangani komitmen tersebut.
Saat itu, Wakil Wali Kota Raja Ariza menegaskan bahwa SE2026 akan menjadi fondasi penting dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan ekonomi di Tanjungpinang. Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang siap memfasilitasi koordinasi dan komunikasi antara petugas BPS dengan perangkat daerah terkait, serta menyediakan data pendukung untuk memvalidasi daftar usaha.
“Kami mengajak seluruh pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan data yang akurat dan tepat waktu. Dengan data yang lengkap dan mutakhir, pemerintah dapat merancang kebijakan yang tepat sasaran, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata,” ujar Raja Ariza dengan penuh semangat.
Dalam sambutannya, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, menekankan betapa krusialnya sensus ini untuk menghasilkan data yang akurat, lengkap, dan terkini. Data tersebut akan menjadi landasan dalam merencanakan program, melakukan intervensi kebijakan, dan menyusun strategi pembangunan yang efektif, baik di tingkat nasional maupun daerah.
“Selama ini, banyak kebijakan yang belum optimal karena data yang kita miliki belum lengkap dan komprehensif. Dengan sistem BPS yang semakin baik, kita harus memastikan bahwa semua klaster, mulai dari UMKM hingga perusahaan besar, memberikan data yang benar dan lengkap,” tegas Ansar.
Ansar juga meyakinkan bahwa data sensus bersifat rahasia dan dilindungi oleh undang-undang. Registrasi seluruh pelaku usaha sangat penting untuk membangun kepercayaan bahwa data yang diberikan akan menjadi dasar yang kuat dalam pengambilan kebijakan di berbagai bidang, mulai dari investasi, penurunan angka kemiskinan, percepatan pertumbuhan ekonomi, hingga pengembangan potensi daerah yang tersembunyi.
“Saya akan ikut mengawasi bersama-sama, karena ini adalah kerja kita bersama. Undang-undang tentang statistik menjamin bahwa semua pihak wajib patuh,” tandas Ansar dengan nada serius.
Acara ini juga dihadiri oleh Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Sumbar, Riau, dan Kepri, para kepala daerah, pejabat pemerintah se-Kepri, serta para pelaku dunia usaha yang antusias mendukung suksesnya SE2026.
Penandatanganan komitmen ini menjadi tonggak penting dalam membangun kerja sama yang berkelanjutan antara BPS, pemerintah, dan dunia usaha. Kerja sama ini akan terus memantau pelaksanaan SE2026 serta memastikan pemanfaatan hasilnya secara optimal bagi pembangunan ekonomi daerah yang lebih baik.**
Editor : Ind
