ANAMBASNEWS.COM, Bintan – Pemerintah Kabupaten Bintan berkolaborasi dengan berbagai instansi terkait untuk menyusun kajian dan regulasi terkait potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor kepelabuhan. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Ronny Kartika, memimpin diskusi yang bertujuan mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru untuk meningkatkan pendapatan daerah.
Ronny menjelaskan bahwa arahan dari Presiden dan Mendagri mendorong daerah untuk lebih inovatif dalam menciptakan sumber pendapatan baru melalui potensi yang ada. Pembentukan BUMD yang berkolaborasi dengan instansi lain dan pihak swasta adalah salah satu cara untuk mewujudkannya.
“Kita memiliki beberapa titik pelabuhan, termasuk bekas pelabuhan PT Antam di Kijang (Bintan Timur), yang telah dikomunikasikan oleh Bapak Bupati untuk dikelola. Kami akan mengidentifikasi semua potensi, menyusun mekanisme yang sesuai dengan regulasi, dan kemudian melaksanakannya,” ujarnya pada hari Selasa, 14 Oktober 2025, di Ruang Rapat II Bandar Seri Bentan.
Kabupaten Bintan telah memiliki Perda tentang kepelabuhan sejak tahun 2014. Perda ini akan disesuaikan dengan aturan baru yang lebih relevan untuk membuka jalan bagi pengelolaan sumber pendapatan baru.
Ronny menambahkan bahwa Pemkab Bintan telah melakukan studi referensi ke BUMD di Kota Cilegon, Banten, yang sukses mengelola sektor kepelabuhan melalui jasa kapal pandu, yang memberikan kontribusi signifikan bagi pendapatan daerah.
“Kita bisa memanfaatkan jasa kapal pandu, suplai air, atau suplai sembako untuk kapal-kapal besar yang berlabuh. Ada sekitar 400 kapal tanker yang berlabuh di depan PT BAI setiap hari. Meskipun beberapa sudah dikelola oleh Pelindo, kita bisa menjajaki kerjasama yang saling menguntungkan,” jelas Ronny.
Diskusi juga mencakup penyesuaian yang diperlukan pada pelabuhan penumpang dan pelabuhan angkut. FGD ini diharapkan menghasilkan formulasi awal untuk rencana jangka pendek, menengah, dan panjang, sehingga setiap langkah memiliki target yang jelas.
FGD ini dihadiri oleh berbagai OPD terkait, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Kepelabuhan Kelas III Kijang, Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Kelas I Tanjung Uban, akademisi UMRAH, serta Bagian Ekonomi dan Bagian Hukum Setda Bintan.(*Alek)
