ANAMBASNEWS.COK, Natuna – Dalam upaya memperkuat pengawasan dan mendorong optimalisasi sektor kelautan di wilayah perbatasan, Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau dari Dapil Natuna-Anambas, Marzuki, S.H., yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Gerindra, melakukan kunjungan kerja ke Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa, Natuna, pada Selasa, 25 Mei 2025.
Kunjungan tersebut bertujuan untuk memantau langsung aktivitas kapal-kapal perikanan yang beroperasi dan bersandar di pelabuhan SKPT. Pelabuhan tersebut sebelumnya merupakan aset milik Pemerintah Provinsi Kepri, namun kini telah diserahkan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam kunjungan ini, Marzuki juga berdialog langsung dengan para nelayan dan pengelola pelabuhan guna menyerap aspirasi serta memastikan implementasi program kelautan dan perikanan berjalan sesuai harapan masyarakat.
“SKPT Selat Lampa adalah aset strategis bagi perekonomian Natuna. Pengelolaannya harus benar-benar optimal agar hasilnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat pesisir,” tegas Marzuki.
Marzuki menekankan pentingnya dukungan infrastruktur, akses pasar, dan permodalan bagi nelayan lokal. Menurutnya, hal tersebut diperlukan agar nelayan tidak hanya menjadi penangkap ikan semata, tetapi juga berperan dalam rantai industri perikanan yang bernilai tambah tinggi.
“Kita ingin nelayan Natuna tidak hanya jadi penangkap, tapi juga bagian dari rantai nilai industri perikanan. Itu yang harus diperjuangkan bersama,” ujar Marzuki.
Lebih lanjut, ia juga menjajaki wacana pengembangan SKPT Selat Lampa sebagai Tempat Pelelangan Ikan (TPI) resmi. Ia menilai, keberadaan TPI akan sangat penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menciptakan tata kelola perikanan yang lebih terstruktur dan transparan.
Namun demikian, pengelola SKPT menyatakan bahwa rencana tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan. Selain konsumsi lokal Natuna yang belum mencukupi, sistem logistik dan distribusi hasil perikanan juga masih belum mendukung. Untuk saat ini, fungsi utama SKPT masih sebagai titik sandar dan check point kapal perikanan, dengan kontribusi terbatas pada penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang langsung masuk ke kas negara.
Marzuki menegaskan komitmen Fraksi Gerindra DPRD Kepri untuk terus mendorong kebijakan pro-nelayan dan pembangunan sektor kelautan secara berkelanjutan, terutama di daerah-daerah perbatasan seperti Natuna dan Anambas.
“Kami akan terus mengawal agar kebijakan pemerintah, baik pusat maupun daerah, benar-benar berpihak kepada nelayan dan masyarakat pesisir,” tutup Marzuki.(Dan)
