ANAMBASNEWS.COM, Tanjungpinang – Aggota Komisi IV DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Ismiyati, menyoroti berbagai persoalan perempuan dan anak yang semakin kompleks dan mendesak untuk ditangani secara serius oleh Pemerintah Daerah.
Dalam rapat kerja bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kepri baru-baru ini, Ismiyati mengungkapkan bahwa banyak kasus yang tidak terlaporkan atau tidak tertangani dengan baik.
Ia menekankan pentingnya pemetaan menyeluruh terhadap kondisi masyarakat agar kebijakan yang dibuat tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga mampu menangani akar permasalahan secara sistematis.
“Kita perlu memahami banyak permasalahan yang tidak terlihat atau tidak dilaporkan. Fenomena gunung es ini menunjukkan bahwa kita harus lebih proaktif dalam menggali serta menangani berbagai kasus yang berkaitan dengan perempuan dan anak,” ujarnya kepada wartawan, Minggu, 2 Februari 2025.
Dalam rapat tersebut, Ismiyati juga menyoroti beberapa tren negatif di Kepri, di antaranya, pertumbuhan penduduk yang rendah, tingkat kelahiran usia muda yang tinggi, meningkatnya kasus LGBT, perceraian yang semakin meningkat, kasus perdagangan perempuan dan anak, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
“Dengan adanya tren ini, kita tidak bisa hanya diam. Pemerintah harus memiliki strategi yang tepat dalam menangani setiap persoalan ini agar tidak semakin meluas dan berdampak buruk bagi masyarakat,” tambahnya.
Salah satu tantangan utama dalam menangani persoalan ini adalah keterbatasan anggaran yang dimiliki DP3AP2KB. Namun, Ismiyati menegaskan bahwa keterbatasan dana tidak boleh menjadi alasan untuk tidak melakukan tindakan nyata.
“Kita paham anggaran yang tersedia sangat terbatas, tetapi bukan berarti tidak bisa melakukan apa-apa. Justru di sinilah pentingnya kolaborasi antara Pemerintah, masyarakat, lembaga sosial, akademisi, dan sektor swasta untuk mencari solusi bersama,” tuturnya.
Ia berharap agar Pemerintah dapat membangun kemitraan dengan berbagai pihak guna mengoptimalkan sumber daya yang ada dan memperkuat program-program pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak.
Komisi IV DPRD Kepri menegaskan perlunya langkah konkret dari Pemerintah, termasuk meningkatkan alokasi anggaran untuk program perlindungan dan pemberdayaan perempuan serta anak.
“Kita ingin melihat perubahan yang nyata, dengan kebijakan yang jelas dan implementasi yang efektif di lapangan. Dengan adanya keseriusan dari semua pihak, permasalahan perempuan dan anak dapat ditangani lebih baik sehingga kesejahteraan serta perlindungan bagi kelompok rentan ini terus meningkat,” pungkasnya.(Alek)
