ANAMBASNEWS.COM, Tanjungpinang – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad, selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (DKPBPB) Bintan-Karimun, memimpin rapat koordinasi DKPBPB Bintan-Karimun di Balairung Raja Ali Kelana, Lt. 4 Gedung Daeng Celak, Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Senin, 10 Februari 2025.
Rapat ini dihadiri oleh Kepala Biro Keuangan BP Batam selaku Kuasa Pengguna Anggaran BP Batam, Siswanto; Kepala BP Bintan Kawasan Bintan, Farid Irfan; Kepala BP Bintan Wilayah Tanjungpinang, Cokky Wijaya; Plt. Kepala BP Karimun, Faisal Rizal; serta jajaran sekretariat DKPBPB Bintan-Karimun.
Dalam pertemuan tersebut, setiap kepala BP menyampaikan laporan mengenai perkembangan kawasan masing-masing, termasuk progres investasi, pembangunan infrastruktur, serta tantangan yang dihadapi. Selain itu, rapat ini juga disejalankan dengan penandatanganan Pakta Integritas antara Kuasa Pengguna Anggaran BP Batam dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat DKPBPB Bintan-Karimun.
Dalam arahannya, Gubernur Ansar Ahmad menegaskan pentingnya optimalisasi kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (PBPB) di Kepri agar dapat memberikan dampak maksimal bagi pertumbuhan investasi.
“Semangat pemerintah dalam menetapkan kawasan perdagangan bebas ini adalah untuk mempercepat pertumbuhan investasi. Namun, kita harus mengakui bahwa perkembangan BP di Kepri, kecuali Batam, masih cukup tertinggal. Oleh karena itu, kita perlu menyusun langkah strategis untuk mengejar ketertinggalan ini,” ujar Gubernur Ansar.
Untuk mengatasi tantangan yang ada, ia menginstruksikan agar segera dibuat matriks permasalahan utama yang harus diselesaikan dengan pemerintah pusat, terutama terkait pengelolaan aset yang berpotensi dikembangkan melalui kerja sama dengan pihak lain, seperti pelabuhan.
Selain itu, Gubernur Ansar juga menyoroti pentingnya pendampingan dari aparat penegak hukum dalam operasional BP agar berjalan lebih aman dan sesuai regulasi. Ia mengusulkan kerja sama dengan Kejaksaan guna memberikan pendampingan hukum dalam setiap kegiatan BP.
“Jika diperlukan, kita bisa meminta pendampingan dari Kejaksaan agar semua proses berjalan sesuai aturan dan lebih terjamin. Dengan demikian, kita bisa lebih fokus dalam mendorong percepatan investasi dan pengembangan kawasan,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Gubernur Ansar mengusulkan agar rapat koordinasi DKPBPB diadakan minimal sebulan sekali guna memastikan percepatan program kerja BP di setiap kawasan.
“Saya membaca kajian dari BPKP bahwa BP di Kepri, selain Batam, belum memberikan dampak langsung yang signifikan. Maka, kita harus membuktikan bahwa keberadaan BP ini bisa berperan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Gubernur.
Ia juga berharap agar BP di luar Batam dapat mulai menghasilkan pendapatan sendiri, sehingga dapat membantu pembiayaan operasional dan pengembangan kawasan tanpa harus bergantung sepenuhnya pada anggaran pemerintah.
Dengan koordinasi yang lebih intensif dan strategi yang lebih terarah, Gubernur Ansar optimistis kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di Kepri dapat berkembang lebih pesat serta memberikan manfaat maksimal bagi daerah dan masyarakat.**
Editor : Sarwanto
