Batam, Anambasnews.com – DPRD Kota Batam menggelar rapat paripurna dengan tiga agenda utama, yakni penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2026, laporan hasil reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026, serta penutupan Masa Persidangan III sekaligus pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026.
Rapat dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kota Batam Budi Mardiyanto, SE., MM., didampingi Wakil Ketua III Muhammad Yunus Muda, SE. Hadir Sekretaris Daerah Kota Batam Firmansyah mewakili Wali Kota Batam Amsakar Achmad, sejumlah pejabat Pemko Batam, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, seluruh pimpinan dan anggota DPRD wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan reses. Laporan ini diserahkan secara tertulis dan disampaikan oleh juru bicara masing-masing fraksi.
Fraksi Partai Gerindra melalui juru bicaranya Muhammad Rudi, S.T. menyampaikan sekolah-sekolah membutuhkan perangkat laptop untuk pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA). Kebutuhan serupa juga ditemukan di Posyandu untuk mendukung program Integrasi Layanan Primer (ILP). Selain itu, kondisi sejumlah kantor pemerintahan dinilai memprihatinkan dan perlu segera diperbaiki.
Fraksi PAN–Demokrat–PPP melalui Safari Ramadhan menyoroti persoalan air bersih yang dikeluhkan warga di Batuaji, Sagulung, hingga Bengkong. Persoalan banjir yang belum sepenuhnya terselesaikan juga menjadi perhatian. Tak kalah penting, kesempatan kerja bagi warga lokal masih terbatas, bahkan diduga adanya praktik percaloan dalam perekrutan.
“Kami harap Pemerintah melalui Disnaker serius terhadap hal ini. Panggil seluruh HRD perusahaan-perusahaan berkenaan dan tegaskan pentingnya prioritas lowongan kerja bagi masyarakat lokal,” tegas Safari.
Keluhan terkait air bersih juga disampaikan Fraksi Hanura–PSI–PKN melalui Ruslan Sinaga. Selain itu, fraksi ini menyoroti penggunaan jasa subkontraktor yang dinilai berdampak pada kesejahteraan pekerja.
“Semoga apa yang dilaporkan ditindaklanjuti pemerintah dan masuk dalam APBD. Terutama soal ketersediaan air bersih di Batuampar dan Bengkong, soal banjir, serta banyaknya perusahaan yang gunakan jasa subkon sehingga pekerja tidak dapat upah yang sesuai,” ujar Ruslan.
Sementara itu, Fraksi NasDem, PDIP, Golkar, PKS, dan PKB turut menyampaikan laporan hasil reses masing-masing, sebagian disampaikan dengan pantun sebagai wujud kearifan lokal.
Menanggapi seluruh laporan, Wakil Ketua II DPRD Budi Mardiyanto menegaskan hasil reses akan diteruskan kepada Wali Kota Batam untuk ditindaklanjuti.
“Ini menjadi masukan dalam pokok-pokok pikiran DPRD berupa program atau kegiatan pembangunan, serta merupakan bagian tidak terpisahkan dalam penyusunan APBD Kota Batam,” ungkap Budi.
Usai seluruh agenda selesai, Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 resmi ditutup dan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 pun dibuka.(Adv)
