Batam, Anambasnews.com – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menghadiri Entry Meeting Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Tahun Anggaran 2026 bersama Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan berlangsung di Kantor Wali Kota Batam, Rabu (11/3/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Amsakar didampingi Sekretaris Daerah Firmansyah serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
Amsakar menyambut baik langkah evaluasi yang dilakukan BPKP sejak tahap perencanaan atau pre-audit. Menurutnya, pendekatan ini memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan sejak awal dan memitigasi risiko lebih dini.
“Kami sangat terbuka dan membutuhkan pandangan objektif dari pihak eksternal untuk memastikan perencanaan yang disusun benar-benar efektif, bermanfaat, dan penggunaan anggaran tepat sasaran,” ujar Amsakar.
Ia menjelaskan bahwa Pemko Batam saat ini tengah melakukan transformasi pembangunan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Jika sebelumnya lebih fokus pada infrastruktur, kini kebijakan diarahkan pada penguatan sumber daya manusia (SDM).
“Masa depan Batam bergantung pada kualitas SDM. Kami meluncurkan program prioritas seperti seragam sekolah gratis, beasiswa, serta cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC) yang kini mencapai 98,12 persen,” jelasnya.
Selain itu, Pemko Batam juga memberikan perlindungan sosial bagi pekerja rentan melalui program BPJS Ketenagakerjaan yang mencakup belasan ribu pekerja, mulai dari pengemudi ojek daring, imam masjid, hingga penambang pancung.
Terkait program strategis nasional, Amsakar menyampaikan bahwa Batam telah menyelaraskan perencanaan pembangunan dengan visi Asta Cita Presiden. Langkah konkret yang dilakukan antara lain pembentukan koperasi nelayan dan koperasi Merah Putih, serta persiapan program makan bergizi gratis.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Kepri, Mudzakir, menegaskan bahwa evaluasi perencanaan dan penganggaran daerah merupakan agenda prioritas nasional. Hasilnya nanti akan dikompilasi oleh BPKP Pusat untuk dilaporkan kepada Presiden.
“Kami mendorong pengawasan sejak tahap perencanaan agar mitigasi risiko, termasuk potensi kecurangan, dapat dilakukan lebih awal. Jangan ragu mengidentifikasi risiko, karena dengan mengenalinya, kita bisa mengendalikannya,” ujar Mudzakir.
Ada lima sektor utama yang menjadi fokus evaluasi di Batam, yaitu pendidikan, kesehatan, penanganan stunting, pengentasan kemiskinan, serta ketahanan pangan.
“Tim akan melakukan evaluasi mendalam terhadap penjabaran program dan anggaran di setiap OPD. Tujuannya memastikan setiap alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berkontribusi nyata pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah,” tambahnya.
Mudzakir berharap dukungan data dari seluruh OPD agar proses evaluasi berjalan lancar. “Dengan demikian, perencanaan yang disusun tidak hanya baik secara administratif, tetapi juga efektif dalam implementasinya,” tutupnya.(**Ramdan)
