Batam, Anambasnews.com – Penguatan kapasitas fiskal menjadi kunci pemerintah daerah untuk memastikan pembangunan dan pelayanan publik berjalan berkelanjutan. Hal tersebut menjadi pokok pembahasan dalam Seminar Rembug Fiskal Komisariat Wilayah (Komwil) I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2026, yang berlangsung di Harris Hotel & Suites Nagoya Batam, Kamis (27/8/2026).
Forum ini mempertemukan sekitar 24 Wali Kota anggota APEKSI Komwil I Sumatera untuk berbagi pengalaman dan membahas strategi menghadapi tantangan pembiayaan pembangunan daerah.
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kemampuan fiskal daerah tidak semata-mata diukur dari besarnya APBD, melainkan kemampuan keuangan daerah dalam menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan.
“Fiskal daerah itu harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, baik infrastruktur, pendidikan, kesehatan, persampahan, maupun persoalan banjir,” ujar Amsakar.
Amsakar memaparkan fondasi ekonomi Batam yang terus menguat, Pertumbuhan ekonomi 2025 mencapai 6,76% dengan PDRB sekitar Rp253,64 triliun; industri pengolahan masih dominan berkontribusi 57%. Realisasi investasi 2025 Rp69,3 triliun; Semester I 2026 telah mencapai Rp38,97 triliun, IPM Batam 2025 83,80, tingkat kemiskinan turun menjadi 3,81% dan PAD naik signifikan dari Rp975 miliar (2020) menjadi Rp2,253 triliun (2025), tumbuh 131%, dengan kontribusi 54,36% terhadap total pendapatan daerah. Hingga Juli 2026, realisasi PAD telah mencapai Rp1,482 triliun.
Namun, tantangan masih ada: tingkat pengangguran terbuka 7,57%, dipengaruhi arus migrasi dan kesenjangan kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri.
“Kita perlu memastikan pertumbuhan industri diikuti kesiapan tenaga kerja yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan dunia usaha,” katanya.
Penguatan fiskal, lanjut Amsakar, memerlukan kolaborasi erat antara Pemko Batam dan BP Batam. Perbedaan kewenangan tidak boleh menjadi penghalang pembangunan.
“Yang paling penting adalah bagaimana kita melakukan integrasi kebijakan dan pembiayaan. Mana yang harus dilakukan pemerintah kota dan mana yang lebih tepat dilakukan BP Batam,” ujarnya.
Integrasi perencanaan diharapkan mencegah tumpang tindih program dan membuat pemanfaatan sumber daya lebih efektif.
Pemko Batam terus mendorong penyederhanaan regulasi dan percepatan perizinan demi kepastian investasi. Selain itu, diversifikasi ekonomi terus didorong tidak hanya mengandalkan industri, perdagangan, pelabuhan, dan galangan kapal, tetapi juga mengembangkan sektor bernilai tambah seperti pusat data (data center).
Ia menambahkan, pertumbuhan ekonomi, PAD, investasi, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja diharapkan berjalan dalam satu ekosistem, sehingga kekuatan fiskal kembali dirasakan masyarakat melalui program nyata yaitu, 105.670 set seragam gratis untuk siswa SD dan SMP, mencapai 98% cakupan, Bantuan tunai bagi 4.000 lansia, Peningkatan kompetensi 4.433 tenaga kerja melalui 108 jenis pelatihan dan Normalisasi drainase sepanjang 33 km untuk kurangi banjir.
“Keberhasilan fiskal tidak cukup hanya diukur dari angka PAD atau tingginya pertumbuhan ekonomi. Ukuran akhirnya adalah seberapa besar manfaat pembangunan yang dirasakan masyarakat,” tegas Amsakar.
“Kami berharap forum APEKSI dapat menghasilkan gagasan yang tidak berhenti pada diskusi, tetapi diterjemahkan menjadi kebijakan konkret di masing-masing daerah,” tutupnya.(*Yuda)
