Jakarta, Anambasnews.com — Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan bahwa pengelolaan wilayah perbatasan negara tidak boleh dipersempit hanya pada pembangunan fisik semata. Menurutnya, perbatasan merupakan etalase negara yang mencerminkan harga diri Indonesia di mata dunia.
Hal itu disampaikan Rifqinizamy dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Perbatasan Wilayah Negara di ruang rapat Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2026).
“Perbatasan bukan hanya soal bangunan dan jalan. Tapi juga pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Ini wajah negara, cermin harga diri Indonesia di hadapan negara tetangga dan dunia internasional,” tegasnya.
Komisi II DPR RI menyoroti masih lemahnya pelayanan publik serta persoalan tata ruang dan pertanahan di wilayah perbatasan. Banyak lahan di sisi Indonesia yang belum dikelola secara produktif, sementara negara tetangga justru telah memaksimalkan potensi wilayahnya.
Rifqinizamy mencontohkan kondisi perbatasan darat Indonesia–Malaysia. Di sisi Indonesia, wilayah perbatasan masih didominasi hutan belantara. Sementara di sisi Malaysia, lahan telah ditanami sawit dan mampu menyerap tenaga kerja, termasuk warga Indonesia sendiri.
“Faktanya, banyak masyarakat kita lebih memilih bekerja di negara tetangga karena negara kita belum memberikan treatment kesejahteraan yang memadai,” ujarnya.
Ia menekankan, pembangunan perbatasan harus dilakukan dengan pendekatan multidimensi, tidak sekadar pembangunan fisik, tetapi juga kebijakan yang menyentuh langsung kesejahteraan masyarakat.
Ke depan, Komisi II DPR RI berencana menggelar rapat lanjutan dengan melibatkan kementerian dan lembaga lintas sektor. Beberapa menteri yang akan diusulkan untuk dipanggil antara lain Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Keuangan, Menteri Imigrasi, serta Menteri Desa.
“Sinergi lintas kementerian ini harus dijembatani DPR RI agar pengelolaan perbatasan ke depan jauh lebih baik dari hari ini,” pungkas politisi Fraksi Partai NasDem tersebut.(*Dani)
Sumber : DPR RI
