Jakarta, Anambasnews.com — Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, melontarkan kritik keras terhadap pengelolaan kawasan perbatasan negara yang dinilai gagal menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat. Ia menilai peran Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) masih lemah dan tidak memiliki kewenangan eksekusi yang kuat.
Hal itu disampaikan Deddy dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Panitia Kerja Perbatasan Wilayah Negara Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2026).
“Kalau dengan skema sekarang, BNPP itu cuma EO. Tidak punya kewenangan apa pun, hanya koordinator. Seharusnya minimal jadi integrator,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.
Deddy mendesak agar BNPP diperkuat secara struktural dengan membentuk sekretariat bersama yang melibatkan sekretaris jenderal kementerian terkait. Menurutnya, tanpa kewenangan yang jelas, pembangunan kawasan perbatasan akan terus berjalan parsial dan tidak terintegrasi.
Ia juga mengingatkan bahaya laten jika negara gagal hadir di perbatasan, mulai dari minimnya tenaga dokter dan guru hingga mahalnya harga kebutuhan pokok dan logistik. Deddy menyebut harga semen di pedalaman bisa mencapai Rp800 ribu per sak, sementara harga solar tembus Rp80 ribu per liter.
Lebih jauh, ia menyoroti maraknya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menjadikan wilayah perbatasan sebagai pintu masuk dan keluar. Kondisi ini, menurutnya, mencederai wibawa negara.
“Saya enggak kebayang kalau orang-orang di perbatasan marah. Patok bisa geser. Sekarang perbatasan jadi pintu TPPO, bahkan banyak warga kita mati di luar negeri. Ini urusan serius, soal wibawa negara,” pungkasnya.(*Dani)
Sumber : DPR RI
