Natuna, Anambasnews.com — Keraguan sebagian masyarakat terhadap efektivitas reses anggota legislatif perlahan mulai berubah menjadi optimisme. Hal itu terlihat dalam pelaksanaan Reses Masa Sidang III Tahun Sidang 2025–2026 anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Marzuki, S.H., di Desa Tanjung Kumbik Utara, Kecamatan Pulau Tiga Barat, Natuna, Sabtu (8/8/2026).
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Kepri sekaligus wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Natuna–Anambas itu turun langsung menemui masyarakat untuk mendengar berbagai persoalan dan usulan pembangunan dari wilayah pesisir.
Kehadiran Marzuki mendapat sambutan hangat dari masyarakat dan apresiasi dari pemerintah Kecamatan Pulau Tiga Barat. Camat Pulau Tiga Barat, Nico Lukmana, menilai reses menjadi ruang penting untuk mempertemukan kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pembangunan pemerintah daerah.
“Kami sangat mengapresiasi terlaksananya reses ini. Kehadiran anggota DPRD Provinsi Kepri menjadi jembatan penting untuk menyerap aspirasi masyarakat yang selama ini luput dari rencana program pemerintah,” ujar Nico.
Dalam kesempatan tersebut, Marzuki menjelaskan bahwa agenda reses akan berlangsung hingga 20 Agustus 2026 dengan menyambangi delapan titik di wilayah konstituennya.
Menurutnya, reses bukan sekadar agenda formalitas, tetapi menjadi bagian penting dalam menyerap kebutuhan masyarakat secara langsung. Karena itu, ia membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah provinsi.
Meski dirinya merupakan anggota Komisi II DPRD Provinsi Kepri yang membidangi perekonomian, keuangan dan sumber daya, Marzuki menegaskan aspirasi masyarakat tidak akan dibatasi hanya pada bidang tersebut.
Usulan terkait infrastruktur, sosial kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat hingga kebutuhan dasar lainnya tetap akan ditampung untuk kemudian disampaikan dan diperjuangkan melalui mekanisme yang tersedia di DPRD.
“Karena pada akhirnya, hal ini akan tetap kita sampaikan pada rapat paripurna di DPRD Provinsi Kepri,” tegas Marzuki di hadapan masyarakat.
Pesimisme Berubah Jadi Harapan
Suasana reses juga diwarnai pengakuan terbuka dari masyarakat. Muslim, salah seorang tokoh masyarakat Desa Tanjung Kumbik Utara, mengaku sebelumnya tidak terlalu yakin bahwa aspirasi yang disampaikan dalam reses DPRD provinsi akan benar-benar berujung pada realisasi pembangunan.
Namun, setelah mengikuti langsung pertemuan dan mendengarkan penjelasan Marzuki, pandangan tersebut mulai berubah.
“Sebelumnya kami merasa pesimis dengan adanya reses dari DPRD Provinsi Kepri. Namun dengan kehadiran Pak Marzuki, kami optimis apa yang disampaikan dalam reses ini akan benar-benar diperjuangkan melalui pokok-pokok pikiran (pokir) beliau,” ungkap Muslim.
Salah satu aspirasi yang disampaikan masyarakat yakni pembangunan rumah kaum ibu yang diharapkan dapat menjadi tempat berkegiatan dan menunjang aktivitas sosial kemasyarakatan di desa.
Bagi masyarakat Tanjung Kumbik Utara, kebutuhan tersebut bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat ruang interaksi dan kegiatan masyarakat di wilayah pesisir.
Menanggapi berbagai usulan yang disampaikan, Marzuki meminta masyarakat tidak hanya menyampaikan aspirasi secara lisan. Ia mendorong setiap usulan program, terutama yang berkaitan dengan pembangunan fisik dan kegiatan sosial, dilengkapi dengan proposal resmi.
Menurutnya, kelengkapan administrasi menjadi bagian penting agar setiap aspirasi memiliki dasar yang jelas untuk diperjuangkan melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
“Proposal ini nantinya menjadi acuan bagi kita untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui pokok-pokok pikiran DPRD dalam penyusunan RKPD Provinsi Kepri Tahun 2027,” jelasnya.
Reses di Tanjung Kumbik Utara pun menjadi awal dari rangkaian kunjungan Marzuki ke sejumlah wilayah di Dapil Natuna–Anambas. Bagi masyarakat, kehadiran wakil rakyat secara langsung di tengah mereka kembali membuka harapan bahwa persoalan pembangunan di wilayah pesisir dapat masuk dalam agenda pemerintah daerah dan diperjuangkan melalui jalur politik dan perencanaan anggaran. (*Dani)
