Bintan, Anambasnews.com – Pemerintah Kabupaten Bintan terus menunjukkan komitmen dalam memperkuat sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam mendukung agenda serta program nasional. Hal tersebut disampaikan Bupati Bintan Roby Kurniawan setelah mengikuti penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Tahun 2026, pada Selasa, 20 Januari 2026 di Ballroom Hotel Aston, Kota Batam.
Rakernas yang diikuti oleh 416 Kabupaten se-Indonesia ini menjadi forum strategis bagi Pemerintah Daerah dalam memformulasikan kebijakan serta program yang inovatif, adaptif, dan responsif terhadap berbagai tantangan maupun isu global.
“Rakernas ini menjadi wadah strategis untuk kita membangun ruang diskusi dan kolaborasi antar daerah, termasuk juga dengan Pemerintah Pusat. Harapan kita bersama adalah agar melalui forum yang luar biasa ini dapat melahirkan rekomendasi yang penuh manfaat bagi setiap daerah. Bintan sendiri selalu siap membuka diri untuk berkolaborasi, terutama untuk mendukung agenda nasional,” terang Roby usai penutupan.
Beberapa Menteri Kabinet Merah Putih turut memberikan arahan dalam Rakernas yang digelar sejak Minggu malam (18/01). Di antaranya adalah Menteri Sosial RI, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Kepala Badan Kepegawaian Nasional RI, serta Menteri Dalam Negeri RI yang secara resmi menutup Rakernas XVII APKASI Tahun 2026.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan beberapa poin terkait sejumlah isu strategis nasional. Salah satu perhatian utama adalah optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kita masih menemukan BUMD yang bukannya menjadi penyumbang pendapatan daerah, melainkan masih bergantung pada APBD. Optimalisasi keberadaan BUMD menjadi tantangan yang paling nyata agar mereka dapat sepenuhnya mandiri dan memberikan dampak bagi penguatan ekonomi daerah melalui sumbangsih PAD,” ungkap Tito.
Lebih lanjut, Mendagri juga mendorong seluruh Kepala Daerah untuk melakukan pemetaan serta identifikasi tantangan yang muncul di wilayah masing-masing. Langkah ini menurutnya cukup penting agar rumusan solusi kebijakan yang dihasilkan nantinya lebih tepat sasaran dan berdampak langsung, baik bagi pembangunan daerah maupun pembangunan nasional.(*Tio)
