Anambasnews.com – Hingga 3 November 2026, baru 508 Kepala Keluarga di Kabupaten Kepulauan Anambas yang berhasil mendaftar melalui Program Perlinsos Digital. Angka ini ternyata yang paling rendah dibandingkan enam kabupaten/kota lain di Provinsi Kepulauan Riau. Kondisi ini membuat Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Linda, meminta Dinas Sosial segera bergerak lebih cepat.
Linda menilai, jika hanya mengandalkan petugas yang mendatangi warga satu per satu, proses ini akan berjalan sangat lambat apalagi Anambas adalah wilayah kepulauan yang tersebar luas. Solusinya? Semua pihak harus turun tangan.
“Seluruh PNS dan PPPK di lingkungan pemerintah daerah perlu diberdayakan sebagai Agen Perlinsos. Semakin banyak aparatur yang terlibat, semakin luas pula jangkauan pendampingan kepada masyarakat,” ujar Linda, Kamis (12/11/2026).
Kondisi geografis Anambas yang terdiri dari pulau-pulau terpisah memang menjadi tantangan tersendiri. Linda menegaskan, pendaftaran dan pendampingan tidak boleh hanya terpusat di daerah yang mudah dijangkau saja.
“Jangan sampai masyarakat yang tinggal di pulau-pulau atau jauh dari pusat pemerintahan justru kesulitan mendapatkan akses. Pendataan dan pendampingan harus menjangkau seluruh wilayah Anambas,” tegasnya.
Membantu warga yang belum paham cara daftar secara digital, Membantu melengkapi data yang belum tepat dan Membantu mengajukan sanggahan jika diperlukan
Agen tidak berhak menentukan siapa yang berhak menerima bantuan. Penetapan penerima tetap mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan ketentuan yang berlaku.
Selain melibatkan aparatur, Linda juga mendorong diaktifkannya Gerakan Nasional Peduli Tetangga. Intinya, warga yang sudah paham bantu tetangganya yang butuh.
Kerja sama lintas dinas juga diperlukan mulai dari Dukcapil soal Identitas Kependudukan Digital (IKD), Diskominfo, pendamping PKH, TKSK, hingga RT/RW dan tokoh masyarakat.
Masyarakat bisa langsung mengakses: https://perlinsos.kemensos.go.id
1. Isi NIK dan PIN
2. Lakukan verifikasi wajah
3. Pilih jenis bantuan (PKH / BPNT/Sembako)
4. Lengkapi data pendukung
5. Simpan nomor registrasi setelah dikirim
Linda menegaskan bahwa angka 508 KK tersebut adalah jumlah pendaftar baru melalui sistem digital, bukan jumlah keseluruhan penerima bantuan yang sudah ada. Angka ini harus menjadi cermin bagi pemerintah daerah untuk bekerja lebih cepat.
“Yang terpenting, masyarakat yang membutuhkan memiliki kesempatan yang sama untuk mendaftar dan memperoleh layanan sesuai persyaratan yang berlaku,” harap Linda.(Adv)
