Anambasnews.com – Kekayaan budaya Kabupaten Kepulauan Anambas kini sedang disiapkan payung hukumnya. DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas menggelar pertemuan penting berupa Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas naskah akademik dan draf Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah. Langkah ini memastikan suara masyarakat ikut terdengar dalam merumuskan aturan pelestarian budaya daerah.
Sekretaris DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Jhon Aquarius Putra, menjelaskan bahwa FGD ini adalah wujud komitmen Sekretariat DPRD dalam mendukung penyusunan peraturan daerah yang lahir dari aspirasi masyarakat.
“Kami ingin aturan ini tidak hanya lahir dari kajian di atas kertas, tetapi benar-benar mencerminkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pelaku budaya di Anambas,” ujar Jhon, Kamis (12/11/2026).
Penyusunan Ranperda ini dilakukan secara terbuka yaitu,Pimpinan dan anggota Bapemperda DPRD, Perangkat daerah terkait, Perwakilan kepala desa dan BPD, Lembaga Adat Melayu dan Forum Pembauran Kebangsaan, Paguyuban, organisasi kekerabatan, maestro budaya, pelaku seni, Pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif dan Tenaga pendidik dan peneliti dari Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH).
Tim ahli dari Pusat Penelitian Kebijakan Publik dan Kemasyarakatan UMRAH turut hadir memberikan pandangan akademis agar aturan yang disusun berkualitas dan berlandaskan data yang kuat.
Ia menjelaskan, FGD ini menjadi ruang dialog untuk Mengidentifikasi potensi kebudayaan yang perlu dilindungi dan dikembangkan, Menampung aspirasi langsung dari masyarakat, Menemukan solusi atas permasalahan kebudayaan yang ada dan Merumuskan rekomendasi konkret bagi penyempurnaan draf peraturan
“Melalui kegiatan ini, kita ingin memastikan Ranperda Pemajuan Kebudayaan Daerah nantinya benar-benar menjadi payung hukum yang melindungi sekaligus mendorong kemajuan budaya Anambas,” tegas Jhon.(Adv)













