Tanjungpinang, Anambasnews.com – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) bersama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kepri memperkuat sinergi melalui Rapat Koordinasi (Rakor) untuk memetakan lahan strategis. Langkah ini bertujuan membuka ruang investasi baru dan mendorong pemerataan pembangunan ekonomi di wilayah Kepri, khususnya di luar Batam dan Bintan.
Rakor dipimpin oleh Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, dan dihadiri oleh Kepala Kanwil BPN Kepri, Nurus Sholichin, beserta jajaran, di Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Selasa (21/10/2025).
Wagub Nyanyang menegaskan komitmen Pemprov untuk memperluas pusat investasi di Tanjungpinang dan Karimun, selain yang sudah masif di Batam dan Bintan.
“Tujuan rapat hari ini adalah memetakan lokasi-lokasi potensial untuk investasi agar pemerataan pembangunan bisa tercapai. Kami ingin memastikan ketersediaan lahan sebelum investor masuk, terutama di Tanjungpinang dan Karimun,” ujar Nyanyang.
Proyek Strategis: AI Hingga Jembatan Batam-Bintan
Wagub menyebutkan tingginya minat investor pada 2025, termasuk pembangunan kawasan Artificial Intelligence (AI) dan Data Center, kawasan industri, proyek Jembatan Batam-Bintan, pelabuhan bongkar muat internasional, dan pengembangan skytrain di Tanjungpinang.
Oleh karena itu, Wagub meminta dukungan BPN terkait status lahan agar investasi yang masuk tidak menimbulkan persoalan hukum. “Kami mohon dukungan dari BPN dan Kantah di daerah agar sinkronisasi dengan OPD seperti Dinas PUPP dan DLH bisa berjalan baik, terutama dalam memastikan status dan kesiapan lahan investasi,” lanjutnya.
Identifikasi Lahan Terlantar dan Aset BLBI
Kepala Kanwil BPN Kepri, Nurus Sholichin, menjelaskan bahwa pihaknya hadir untuk mendiskusikan posisi dan status tanah, termasuk yang sudah dikuasai, diusahakan, hingga yang berpotensi ditelantarkan.
Dalam rakor, Kantah Bintan dan Tanjungpinang memaparkan hasil identifikasi lokasi berpotensi, termasuk lahan terlantar maupun aset sitaan BLBI yang dapat dimanfaatkan secara optimal.
Kepala Bappeda Kepri, Aries Fhariandi, mengakui bahwa tantangan terbesar adalah kesenjangan antara tingginya minat investor dan kesiapan lahan yang terbatas.
Rakor ini menyepakati pentingnya sinergi lintas instansi untuk mempercepat penyediaan lahan investasi yang aman dan legal. Pemprov dan BPN berkomitmen membentuk tim teknis untuk menindaklanjuti proses identifikasi dan penetapan lahan strategis.(Adv)
