oleh

Pemkab Natuna Rakor dengan Kemenkopolhukam, Ini yang Dibahas

-Natuna-87 views

ANAMBASNEWS.COM, Natuna – Pemerintah kabupaten Natuna yang diwakili Sekretaris Daerah, Boy Wijanarko Varianto, didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Ikhwan Solihin, menghadiri rapat koordinasi dengan Kemenkopolhukam RI, Kamis, 29 Februari 2024 di Hotel Avenzel Convention Cibubur, Bekasi, Jawa Barat.

Rapat koordinasi (rakor) tersebut untuk membahas upaya merdeka sinyal khususnya di kabupaten Natuna dan Berau di Provinsi Kalimantan Timur. Rakor dipimpin oleh Asisten Deputi (Asdep) Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika, Marsma TNI Budi Eko Pratomo.

Dalam sambutannya, Marsma TNI Budi Eko Pratomo, menyampaikan rangkuman dan tindak lanjut hasil kunjungan kerja (kunker) ke Berau pada 11 Agustus 2023 dan ke Natuna pada awal November 2023.

Pada kesempatan itu, ia meminta kepada seluruh pihak terkait agar serius menangani persoalan telekomunikasi dan internet yang telah lama menjadi kendala di Natuna dan Berau.

Ia menegaskan bahwa Natuna dan Berau merupakan daerah terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang seharusnya mendapat perhatian mengenai urusan telekomunikasi.

Terlebih lagi Natuna, kondisi geografis wilayahnya merupakan kepulauan dan berbatasan langsung dengan sejumlah negara Asean. Akses telekomunikasi sangat penting bagi masyarakat yang notabenenya sebagai penjaga kedaulatan.

“Khususnya Natuna, sangat perlu kita perhatikan, karena masyarakatnya dengan ikhlas untuk menghuni pulau-pulau terdepan dan menjaganya sebagai bagian dari NKRI,” tegasnya.

Perwira tinggi TNI Angkatan Udara itu, meminta secara tegas kepada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (DJPPI) Kominfo RI dan BAKTI Kominfo menyelesaikan permasalahan telekomunikasi yang dihadapi Natuna.

“Saya berharap, mari bersama-sama turut memperhatikan natuna dan kalau perlu kita sama-sama melihat langsung bagaimana kondisi disana, karena saya sudah turun kunker langsung ke natuna,” ucapnya.

Sementara, Sekda Natuna Boy Wijanarko, menyampaikan bahwa isu utama persoalan di Natuna adalah kurangnya kapasitas bandwith untuk semua infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai sarana peningkatan layanan telekomunikasi di kecamatan yang berada di luar pulau induk (Bunguran).

Boy mengatakan, rapat sebelumnya pada November 2023, pemerintah daerah sudah menindaklanjuti dengan surat resmi Bupati ke beberapa pihak terkait, seperti Kementrian Kominfo RI, BAKTI Kominfo RI, Palapa Ring Barat(PRB), Operator Seluler (Opsel) dan Internet Service Provider (ISP) yang beroperasi di Natuna.

Melalui surat Bupati Natuna, sedikitnya ada dua konsen utama yang paling krusial untuk segera dilaksanakan yakni jangka pendek dan jangka panjang.

Untuk program jangka pendek, pihak Telkomsel akan mengurus izin pemanfaatan tower TNI di Teluk Buton, sebagai solusi untuk peningkatan telekomunikasi di Kecamatan Pulau Laut.

Kemudian mengurus izin pemanfaatan tower BAKTI Kominfo RI untuk mengatasi persoalan telekomunikasi di Pulau Midai.

Sedangkan solusi jangka panjangnya, perlunya dukungan pemerintah pusat (Kementerian Kominfo RI) & BUMN, untuk penggelaran kabel fiber optic (KFO) bawah laut / System Komunikasi Kabel Laut (SKKL) untuk ke 9 pulau di luar pulau Bunguran.

Hal senada disampaikan Kadis Kominfo Natuna Ikhwan Solihin, bahwa pemerintah dan masyarakat sangat mendambakan kualitas sinyal yang baik dan lancar.

Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan dukungan pemerintah pusat maupun pihak terkait yang berwenang terhadap masalah telekomunikasi, baik itu peningkatan jaringan dan kualitas layanan infrastruktur Teknologi Informasi dan Telekomunikasi (TIK) seperti peningkatan kapasitas bandwidth semua tower dan akses internet Bakti Kominfo RI maupun Operator Seluler (Opsel) reguler di Natuna.

Pada kesempatan itu, pria akrab disapa “Ujong” ini, juga mempertanyakan regulasi dan bagaimana caranya agar tower BAKTI Kominfo di gunung Sebelat, pulau Midai, bisa dimanfaatkan opsel Telkomsel.

“Pemanfaatan digunakan oleh Opsel berbeda (Telkomsel), sebagai upaya meningkatkan kapasitas bandwidth yang dihantarkan ke Pulau Midai, dari tower Telkom/Telkomsel yang ada di Pulau Induk (Bunguran) yang sudah menggunakan backbone dari Fiber Optik Palapa Ring Barat (PRB), begitu juga agar permasalahan sinyal di pulau laut, seluan dan pulau panjang serta pulau-pulau yang belum dapat menikmati sinyal dengan baik , bahkan daerah yang tidak mendapat sinyal sama sekali agar tersolusikan segera,” pintanya.

Sedangkan perwakilan BAKTI Kominfo RI menyampaikan, hal ini akan ditindaklanjuti dengan mengadakan diskusi lanjutan bersama kedua Opsel yaitu Telkomsel dan Xtra Large (XL).

Dengan adanya diskusi tersebut, diharapkan akan melahirkan sebuah kesepakatan, sehingga masyarakat di perbatasan seperti Natuna dan Berau bisa merasakan merdeka sinyal.(Sarwanto)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed