oleh

Pemkab Natuna Khawatir Edaran Gubernur soal Solar Bersubsidi Berdampak pada Ekonomi

ANAMBASNEWS.COM, Natuna – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan masyarakat Natuna sedang menghirup lega setelah penerapan pembelian BBM tertentu, khususnya solar bersubsidi, melalui edaran Gubernur Provinsi Kepulauan Riau nomor B/188.5/33/B.EKBANG-SET/2023. Namun, aturan tersebut hanya berlaku untuk Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, dan Kabupaten Bintan.

Sayangnya, 4 kabupaten lainnya di Kepulauan Riau masih terkendala sarana prasarana, sehingga penerapan aturan tersebut belum dapat diterapkan.

Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan, Setda Natuna, Basri, menyatakan bahwa koordinasi dengan Pertamina wilayah Batam perlu dilakukan untuk merencanakan penerapan aturan ini di Kabupaten Karimun, Natuna, Anambas, dan Lingga.

Basri menjelaskan bahwa persiapan yang matang diperlukan, terutama di Natuna, mengingat masih banyak kendaraan operasional di sana yang menggunakan BBM solar tanpa kelengkapan surat-surat atau sudah mati pajak.

“Pembatasan pembelian BBM tertentu, seperti Solar Bersubsidi, membutuhkan perencanaan yang cermat,” ujarnya.

Dikhawatirkan jika penerapan Surat Edaran Gubernur dipaksakan di Kabupaten Natuna, hal itu dapat berdampak negatif pada perekonomian masyarakat.

“Oleh karena itu, masih perlu pembahasan lebih lanjut dengan pemerintah provinsi Kepulauan Riau untuk menemukan solusi yang tepat. Koordinasi antara pemerintah daerah dan provinsi menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ini,” tuturnya. (Sarwanto)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed