ANAMBASNEWS.COM, Bengkalis – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis menggelar rapat persiapan pembentukan Sekolah Rakyat pada Jumat, 11 April 2025, bertempat di ruang rapat Sekretaris Daerah. Rapat dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Ersan Saputra TH, dan dihadiri oleh berbagai Perangkat Daerah (PD) terkait.
Rapat ini merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Republik Indonesia melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 dan surat Menteri Sosial RI Nomor: S-33/MS/PR.04.01/3/2025 tanggal 11 Maret 2025. Instruksi tersebut menekankan pentingnya dukungan dan partisipasi pemerintah daerah dalam pembentukan Sekolah Rakyat, yang bertujuan membuka akses pendidikan seluas-luasnya bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
“Program Sekolah Rakyat merupakan upaya nyata pemerintah pusat untuk menyediakan layanan pendidikan gratis dan berkualitas, sebagai langkah strategis memutus rantai kemiskinan serta mencetak generasi emas 2045,” ujar Ersan Saputra.
Sekolah Rakyat akan beroperasi di bawah koordinasi Kementerian Sosial RI, dengan konsep berasrama dan layanan penuh, termasuk pembiayaan pendidikan, pakaian, perlengkapan sekolah, serta makan dan minum bagi para siswa. Sasaran utamanya adalah anak-anak dari keluarga miskin yang terdata dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya dari Desil 1 dan 2.
Dalam rapat tersebut, Pemkab Bengkalis melakukan penetapan lokasi dan membahas langkah-langkah teknis untuk menyiapkan kelengkapan dokumen lahan yang memenuhi kriteria pembangunan. Ini dilakukan sebagai persiapan sebelum tim survei dari Kementerian PUPR melakukan peninjauan.
“Target nasional ada sekitar 200 Sekolah Rakyat pada tahun ajaran 2025/2026 dengan daya tampung sekitar 1.000 siswa. Untuk itu, kita harus bergerak cepat dalam menyukseskan pelaksanaannya di Kabupaten Bengkalis,” tambah Sekda Ersan.
Ia juga menyampaikan bahwa Pemkab Bengkalis akan segera membentuk tim formatur untuk mempercepat koordinasi, mempermudah monitoring, serta menyelesaikan berbagai kendala yang mungkin timbul di lapangan.
“Kita menyambut baik program ini karena sejalan dengan visi kita dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Kita optimis Bengkalis bisa turut ambil bagian dalam program nasional ini,” pungkas Ersan.
Rapat ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial Paulina, Plt Kepala DPMPTSP Muhammad Thaib, perwakilan Inspektorat Daerah, Bappeda, BPKAD, DLH, Dinas PUPR, Disdik, serta dari BPS Bengkalis, Kantor BPN Bengkalis, Tim Percepatan Pembangunan Daerah, Dewan Pendidikan, dan pejabat struktural Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.(Suryani)
