ANAMBASNEWS.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Anambas bersama para pemimpin vertikal melakukan pertemuan dengan perusahaan Migas Medco Energy di Matak Base, Desa Payamaram, Kecamatan Kute Siantan, Rabu, 17 September 2024.
Pertemuan ini bertujuan untuk membahas rencana aksi yang akan digelar oleh Aliansi Anambas Menggugat (ALAM), yang akan berlangsung pada Kamis, 18 September 2024.
Aliansi ALAM berencana mengajukan 16 tuntutan dalam aksi damai tersebut. Beberapa poin penting yang diajukan meliputi pembukaan kembali akses masyarakat dan karyawan di Matak Base yang ditutup sejak pandemi Covid-19, transparansi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), prioritas rekrutmen tenaga kerja lokal, hingga evaluasi kinerja perusahaan di berbagai aspek.
16 Tuntutan ALAM:
1. Pembukaan akses masyarakat dan karyawan di Matak Base.
2. Pembukaan kembali akses Outsider Seasepet (OS) untuk pesawat dan transportasi udara.
3. Pembukaan akses pesawat komersial di Matak Base.
4. Transparansi dalam tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
5. Pembentukan forum pelaksana CSR.
6. Prioritas bagi masyarakat lokal dalam rekrutmen tenaga kerja.
7. Evaluasi dan perbaikan sistem rekrutmen tenaga kerja.
8. Kemudahan bagi pengusaha lokal menjadi mitra perusahaan.
9. Rotasi posisi Humas CSR Medco dan Harbor di Matak Base.
10. Evaluasi kinerja Base Super Tenden WNC di Matak Base.
11. Pembagian dana CSR yang proporsional bagi masyarakat Anambas.
12. Penghargaan dan pengakuan terhadap masyarakat lokal.
13. Peninjauan gudang bahan peledak dan radioaktif di Matak Base.
14. Pelibatan masyarakat dalam AMDAL eksplorasi Migas.
15. Pengelolaan air bawah tanah oleh perusahaan K3S.
16. Optimalisasi partisipatif interest 10% untuk pembangunan daerah Anambas.
Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi Medco Energy, Yanin Kholison, yang mewakili SKK Migas Sumbagut, menyatakan bahwa pihaknya akan mengakomodasi tuntutan ALAM. Namun, ia menekankan bahwa tidak semua tuntutan bisa segera direalisasikan.
“Kami menerima dan memahami tuntutan masyarakat, beberapa sudah kami laksanakan, namun ada juga yang perlu proses dan pengecualian,” ujar Yanin.
Sementara itu, Kepala Desa Payamaram, Acok, menyoroti bahwa masalah utama adalah kurangnya komunikasi antara perusahaan dan masyarakat. Menurutnya, humas perusahaan tidak berfungsi dengan baik, sehingga masyarakat bingung mengenai cara berkoordinasi.
Bupati Kepulauan Anambas, Abdul Haris, menyatakan bahwa perusahaan telah menyatakan kesediaan untuk memenuhi tuntutan masyarakat, meskipun ada beberapa batasan. Ia juga berpesan agar aksi yang dilakukan besok tetap berlangsung damai dan kondusif.
“Saya berpesan kepada masyarakat untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban. Jangan sampai ada tindakan anarkis,” ujar Bupati.
Senada dengan Bupati, Kapolres Kepulauan Anambas, AKBP Raden Ricky Pratidiningrat, menyatakan bahwa pihak kepolisian akan menurunkan 143 personil untuk menjaga keamanan selama aksi berlangsung. Ia berharap aksi tetap damai dan tidak menimbulkan perpecahan.
“Kami siap mengamankan jalannya aksi dengan harapan tidak ada tindakan di luar kendali. Mari kita jaga aksi tetap kondusif,” pungkas AKBP Ricky.
Dengan pertemuan ini, diharapkan adanya solusi yang baik bagi semua pihak, terutama terkait kesejahteraan masyarakat Anambas dan kelangsungan operasi perusahaan Migas di wilayah tersebut. (Red)
