Anambasnews.com – Deru mesin kapal memecah laut pagi saat melaju pelan meninggalkan Pelabuhan Tarempa, Kabupaten Kepulauan Anambas.
Di kapal feri menuju Kota Batam dan Kota Tanjungpinang itu, Acok terbaring sambil menggenggam erat kartu berwarna hijau putih di tangannya.
Sesekali ia menatap laut yang seperti tak berujung. Perjalanan ini bukan sekali dua kali ia jalani. Sudah bertahun-tahun ia menempuh belasan jam perjalanan hanya untuk bertahan hidup.
“Bukan capeknya yang paling saya pikirkan, yang penting saya bisa sampai rumah sakit,” ucapnya kepada Suarasatu.co, Kamis (2/7/2026).
Bagi sebagian orang, pergi ke rumah sakit mungkin hanya soal naik kendaraan beberapa menit.
Namun, bagi warga pulau-pulau kecil di Anambas, berobat sering kali berarti menantang ombak, cuaca yang sulit ditebak, dan perjalanan laut yang bisa menghabiskan hampir seharian.
Dulu, rasa sakit sering datang bersama rasa takut. Takut karena kapal tidak bisa berangkat akibat cuaca buruk. Takut karena biaya perjalanan terus bertambah.
Yang paling berat, takut jika biaya berobat membuat keluarga harus menjual apa pun yang mereka miliki.
Di banyak rumah, percakapan tentang sakit bukan hanya soal kesembuhan. Yang dibahas justru uang pinjaman, biaya transportasi, hingga siapa yang akan menjaga anak-anak jika pencari nafkah harus dirawat jauh dari rumah.
“Kalau dulu orang sakit itu ya bingung dulu, bukan langsung berobat,” ujar Acok sambil tersenyum tipis. “Kepalanya sudah penuh mikir biaya,” tambahnya.
Acok memahami betul rasa itu. Sebagai kepala keluarga dengan lima anak, ia tahu setiap keputusan akan berdampak pada kehidupan orang-orang yang menunggunya di rumah.
Sejak 2020, hidupnya berubah ketika dokter menyatakan ia harus menjalani hemodialisis secara rutin. Artinya, perjalanan panjang menuju rumah sakit menjadi bagian dari hidupnya.
Sekitar 11 jam ia habiskan di atas laut untuk mencapai rumah sakit rujukan di Kota Tanjungpinang.
Belum lagi waktu menunggu dan perjalanan pulang yang sama panjangnya.
“Kalau badan sudah lemas, perjalanan itu rasanya panjang sekali, tapi ya harus dijalani,” ungkap warga Desa Payalaman itu.
Di sela perjalanan itu, ada satu benda yang selalu ia pastikan tidak tertinggal. Kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Ia mengusap kartu itu dengan pelan sebelum memasukkannya kembali ke saku.
“Alhamdulillah, saya masih punya harapan buat berobat,” ucapnya lirih.
Kalimat itu sederhana. Namun, bagi Acok, harapan memang sesederhana bisa menjalani cuci darah tanpa terus dihantui biaya pengobatan yang nilainya jauh di luar kemampuannya.
Di wilayah kepulauan seperti Anambas, jarak memang belum bisa dipendekkan. Ombak juga belum bisa dihentikan.
Tetapi setidaknya, masyarakat tidak lagi harus menambah beban pikiran tentang biaya layanan kesehatan ketika penyakit datang.
Apa yang dialami Acok hanyalah satu dari sekian banyak kisah warga kepulauan yang harus bertaruh dengan jarak demi memperoleh layanan kesehatan.
Nama mereka mungkin tidak pernah muncul di televisi. Kisah mereka juga jarang menjadi berita. Namun, mereka nyata.
Di balik perjalanan panjang itu, ada berbagai upaya yang dilakukan BPJS Kesehatan agar perlindungan JKN benar-benar menjangkau pulau-pulau terluar.
Delapan Jam Menembus Laut, Menjemput Harapan hingga ke Pulau Terluar.
Di tengah riak laut yang memisahkan pulau-pulau di Kabupaten Kepulauan Anambas, akses layanan kesehatan bukan sekadar urusan jarak, tetapi juga soal perjuangan.
Dari Kelurahan Tarempa menuju Desa Kiabu, perjalanan laut selama delapan jam dengan kapal kayu menjadi satu-satunya cara menjangkau wilayah terluar itu.
Namun di balik tantangan geografis tersebut, Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dijalankan oleh BPJS Kesehatan terus berupaya hadir hingga ke titik paling jauh.
Bukan hanya lewat sistem, tetapi lewat orang-orang yang bekerja dalam senyap menyisir warga, memberi edukasi, hingga memastikan kepesertaan tetap aktif.
Di Desa Kiabu, sejumlah kader posyandu dan tenaga kesehatan Pustu terlihat aktif berdialog dalam kegiatan Sosialisasi dan BPJS Keliling.
Mereka tak hanya mendengar penjelasan, tetapi juga menyampaikan pertanyaan langsung kepada petugas BPJS Kesehatan mengenai layanan dan kepesertaan JKN.
Kegiatan itu menjadi bagian dari upaya memperkuat implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan akses cukup berat.
Di sela kegiatan, perhatian juga tertuju pada sosok-sosok yang selama ini bekerja di lapangan.
Salah satunya Erwin, Agen PESIAR (Petakan, Sisir, Advokasi, dan Registrasi), yang sehari-hari menyusuri permukiman warga dari rumah ke rumah di Desa Air Bini.
Ia bukan tenaga medis. Ia juga bukan petugas yang menangani tindakan kesehatan. Namun perannya justru menjadi penghubung penting antara masyarakat dan sistem JKN.
“Kadang ada warga yang belum paham prosedur, ada yang terkendala akses, bahkan ada yang baru sadar pentingnya JKN saat sakit datang,” ujar Erwin.
Ia pun memilih mendatangi warga satu per satu. Membantu memastikan kartu JKN tetap aktif, sekaligus mendampingi mereka yang kesulitan dalam administrasi layanan kesehatan.
Di salah satu rumah sederhana di pesisir Desa Air Bini, Erwin menemui Sarni Wahid, warga lanjut usia (lansia) yang telah berusia 84 tahun.
Di usia senjanya, Sarni mengaku sudah tak lagi akrab dengan urusan administrasi maupun layanan digital.
“Alhamdulillah kalau masih aktif, Pak. Saya sudah tua. Kadang kalau sakit, anak yang urus. Kami berobat pakai BPJS,” ujar Sarni pelan.
Kisah Sarni menjadi potret kecil dari banyaknya warga di wilayah kepulauan yang sangat bergantung pada keberadaan JKN.
Di balik sistem jaminan kesehatan nasional, ada keluarga-keluarga yang menggantungkan harapan pada kepastian layanan ketika sakit datang tanpa diduga.
Tak hanya menyentuh warga, kehadiran BPJS Kesehatan di Anambas juga melibatkan pemerintah daerah.
Dalam kegiatan “BPJS Menyapa Kepala Daerah”, selain memaparkan capaian dan tantangan program, BPJS Kesehatan juga membuka ruang dialog untuk menerima masukan dan dukungan dari pemerintah daerah.
Kepala Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas, Dewi Ria Elvira menyebutkan, sebanyak 17.984 warga tercatat sebagai peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)
Belasan ribu warga ini iurannya ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Anambas.
Data tersebut dirilis BPJS Kesehatan Anambas per Juni 2026.
BPJS Kesehatan Anambas menyatakan, kuota kepesertaan Jamkesda oleh Pemkab Kepulauan Anambas tahun 2026 disediakan sebanyak 19.000 jiwa.
Dengan tingginya angka kepesertaan dan keberlanjutan program, Kabupaten Anambas telah meraih predikat Universal Health Coverage (UHC), yakni cakupan kesehatan semesta yang menandakan sebagian besar penduduknya telah dijamin dalam sistem jaminan kesehatan.
Predikat UHC bagi Anambas sudah diraih sejak tahun 2018 hingga 2026.
“Untuk UHC AWARD, kita menerima 4 kali piala, mulai dari tahun 2018, 2023, 2024 dan 2026. Sebagaimana undangan penganugerahan UHC AWARD se nasional,” ucap Dewi.
Hal ini menunjukkan komitmen Pemkab Kepulauan Anambas dalam memberikan perlindungan jaminan kesehatan kepada masyarakat secara berkelanjutan.
Saat Layanan JKN Tak Lagi Bergantung pada Jarak
Dulu, mengurus layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi warga di kepulauan bukan perkara sederhana.
Perjalanan laut berjam-jam hingga antrean panjang di kantor layanan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari akses kesehatan.
Kini, kondisi itu perlahan berubah. Di Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) keterbatasan geografis tersebut mulai terjawab lewat percepatan transformasi digital layanan kesehatan yang dijalankan BPJS Kesehatan.
Warga kini tak lagi selalu harus datang langsung ke kantor untuk mengurus administrasi kepesertaan.
Berbagai layanan sudah bisa diakses melalui gawai, salah satunya lewat aplikasi Mobile JKN yang memungkinkan peserta mengecek status kepesertaan, melihat informasi iuran, mengambil antrean fasilitas kesehatan secara online, hingga melakukan skrining kesehatan mandiri.
Kepala Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas, Dewi Ria Elvira, mengatakan digitalisasi layanan menjadi jawaban atas tantangan geografis yang dihadapi masyarakat kepulauan.
“Transformasi digital ini kami dorong agar masyarakat tidak lagi terkendala jarak dan waktu. Layanan seperti Mobile JKN dan PANDAWA 24 Jam kami hadirkan untuk mendekatkan akses kepada peserta, khususnya di wilayah kepulauan,” ujar Dewi, kepada media Suarasatu.co.
Menurutnya, pemanfaatan layanan digital di Anambas terus menunjukkan peningkatan.
Masyarakat kini mulai terbiasa mengakses layanan tanpa harus datang langsung ke kantor, termasuk untuk kebutuhan antrean di fasilitas kesehatan.
“Sekarang sudah banyak peserta yang memanfaatkan antrean online sebelum datang ke fasilitas kesehatan. Ini membantu memangkas waktu tunggu dan membuat pelayanan lebih tertib,” katanya.
Selain aplikasi, layanan administrasi juga diperkuat melalui PANDAWA 24 Jam berbasis pesan WhatsApp.
Melalui layanan ini, peserta dapat melakukan berbagai keperluan seperti pendaftaran, perubahan data, hingga perpindahan fasilitas kesehatan tanpa tatap muka.
Untuk peserta yang mengalami kendala pembayaran iuran, BPJS Kesehatan juga menghadirkan skema New REHAB 3.0.
Program ini memungkinkan peserta mencicil tunggakan sesuai kemampuan, baik secara harian, mingguan, maupun bulanan.
“Tujuannya agar peserta tetap bisa aktif dan terlindungi tanpa terbebani pembayaran sekaligus,” jelas Dewi.
Ia menambahkan, untuk di lapangan, pelayanan juga diperkuat dengan kehadiran petugas BPJS SATU (Siap Membantu) yang mendampingi peserta di fasilitas kesehatan, termasuk memberikan edukasi dan memastikan hak peserta JKN tetap terpenuhi.
Masih untuk solusi pelayanan, BPJS Kesehatan Anambas juga menghadirkan Virtual Online Service (Viola) atau pelayanan tatap muka secara daring menggunakan Zoom hingga ke desa-desa dan fasilitas kesehatan di wilayah kepulauan.
Program ini menjadi solusi bagi warga yang selama ini harus mengeluarkan biaya dan waktu lebih untuk datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan di Tarempa.
Layanan Viola menyasar desa-desa maupun fasilitas kesehatan yang berada di pulau-pulau terluar wilayah Kantor BPJS Anambas.
Di antaranya Desa Pesisir, Desa Nyamuk, Desa Kiabu, RS Palmatak hingga RSUD Jemaja.
“Biasanya yang kita sasar itu desa-desa atau fasilitas kesehatan di luar daratan. Jadi masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor BPJS di Tarempa untuk mengurus administrasi kepesertaan,” ungkap Dewi.
Sebelum layanan berlangsung, BPJS Kesehatan terlebih dahulu berkoordinasi dengan perangkat desa atau pihak fasilitas kesehatan sebagai penanggung jawab (PIC) untuk menentukan jadwal pelayanan.
Setelah jadwal disepakati, masyarakat diberi pengumuman agar datang ke lokasi yang telah ditentukan sesuai waktu pelayanan.
Selanjutnya, warga akan dilayani secara langsung melalui Zoom bersama petugas BPJS Kesehatan.
Beragam layanan dapat diakses melalui Viola, mulai dari konsultasi informasi JKN, pendaftaran peserta BPJS Kesehatan mandiri, penyampaian pengaduan, hingga perpindahan fasilitas kesehatan (faskes).
“Bahkan kalau ada masyarakat yang terkendala menggunakan Mobile JKN atau tidak memiliki perangkat yang memadai, kita bantu langsung melalui Viola. Mereka cukup membawa KTP atau KK, nanti kita proses sesuai kebutuhannya,” katanya.
Bagi masyarakat yang mendaftar sebagai peserta mandiri, BPJS Kesehatan juga langsung menerbitkan virtual account pembayaran pada saat pelayanan berlangsung.
“Artinya kita benar-benar memudahkan masyarakat. Mereka tidak perlu lagi datang jauh-jauh ke kantor BPJS di Tarempa,” tambahnya.
Kendati di tengah kemudahan itu, masih saja terangkum cerita lain dari wilayah kepulauan yang jauh dari pusat layanan kesehatan.
Bagi sebagian warga, jaminan kesehatan bukan sekadar administrasi, melainkan penentu apakah mereka bisa mendapatkan perawatan atau tidak.
Data di Provinsi Kepri menunjukkan sepanjang 2025 terjadi lebih dari 6,8 juta kunjungan layanan kesehatan, dengan rasio klaim mencapai 104,58 persen.
Angka tersebut mencerminkan tingginya pemanfaatan layanan sekaligus besarnya peran sistem gotong royong dalam menjaga keberlangsungan program JKN.
Di Desa Air Bini, Kabupaten Kepulauan Anambas, misalnya, kekhawatiran serupa masih kerap terdengar, terutama bagi warga dengan penyakit yang membutuhkan perawatan rutin.
“Kalau sakit, berobat pakai apa?” menjadi pertanyaan sederhana yang mencerminkan kegelisahan yang nyata di sana.
Walaupun demikian, hadirnya JKN yang kini diperkuat dengan digitalisasi layanan perlahan mulai mengubah cara warga memandang akses kesehatan.
Jarak tidak lagi sepenuhnya menjadi penghalang, meski tantangan di lapangan belum sepenuhnya hilang.
Namun bagi masyarakat kepulauan di Anambas, perubahan ini menjadi langkah penting. Layanan kesehatan yang dulu terasa jauh, kini perlahan hadir lebih dekat cukup lewat genggaman tangan. (Novenri Halomoan Simanjuntak)
