Anambasnews.com – Kenyamanan dan keselamatan pelajar dalam mengenyam pendidikan merupakan prioritas utama negara, sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 31 yang menyatakan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan layak. Namun, kondisi pelabuhan penyeberangan yang digunakan pelajar SMP Negeri 1 Siantan Utara di Desa Piasan, Kecamatan Siantan Utara, Kabupaten Kepulauan Anambas, dinilai belum mendukung hal tersebut.
Pelabuhan ini menjadi akses utama pelajar untuk berangkat dan pulang sekolah dengan transportasi laut, sehingga sangat penting dalam menunjang proses belajar mengajar. Namun, pantauan lapangan menunjukkan kondisi bangunannya sangat memprihatinkan dan berpotensi membahayakan pengguna, khususnya pelajar.
Atap pelabuhan telah tidak ada, membuat pelajar harus menunggu kapal di tempat terbuka tanpa perlindungan dari panas matahari maupun hujan. Ruang tunggu juga terlihat rusak dan tidak layak digunakan, dengan lantai yang mulai rapuh serta fasilitas pendukung yang tidak memadai. Beberapa tiang penyangga bahkan mulai keropos akibat usia bangunan, sehingga dikhawatirkan tidak mampu menahan beban saat pelajar berkumpul dalam jumlah banyak.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Anambas, Nurullah, mengatakan pihaknya telah melakukan pengukuran terhadap pelabuhan rusak tersebut sebagai langkah awal penanganan. Menurutnya, pelabuhan yang merupakan peninggalan program PNPM ini jika direhabilitasi akan membutuhkan biaya besar karena harus menggunakan pondasi pailling.
“Kalau direhab dengan pondasi pailling, biayanya bisa mencapai miliaran rupiah. Oleh karena itu, kami lebih memilih membangun pelabuhan baru,” ujar Nurullah, pada 20 Januari 2026.
Pembangunan pelabuhan baru direncanakan di lahan milik sekolah setelah koordinasi dengan Kepala SMP Negeri 1 Siantan Utara agar lebih efisien dan aman bagi pelajar. “Supaya lebih hemat dan dekat, jadi akan dibangun di lahan sekolah. Ini juga lebih aman untuk anak-anak,” jelasnya.
Selain itu, pihaknya mendapat informasi dari Kepala Desa Piasan, Zainal Arifin, bahwa Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berencana membantu pembangunan pelabuhan tersebut melalui program Jembatan Penyeberangan Anak Sekolah (JPAS), yang saat ini masih menunggu kepastian realisasi. “Sampai saat ini kami masih menunggu realisasi program tersebut. Jika tidak masuk, kami akan upayakan melalui APBD Perubahan atau APBD tahun 2027,” pungkas Nurullah.
Sementara itu, Anggota DPRD Anambas, Marjohan, mengaku sangat khawatir melihat kondisi pelabuhan yang masih digunakan pelajar setiap hari. “Saya takut melihat anak-anak ramai-ramai menggunakan pelabuhan ini untuk naik kapal. Rasanya deg-degan,” ujarnya.
Ia menyarankan agar penggunaan pelabuhan rusak tersebut dihentikan sementara dan dialihkan ke Pelabuhan Desa Piasan, meskipun jaraknya lebih jauh dari sekolah. “Meskipun pelabuhan lama dekat dengan sekolah, namun demi keselamatan anak-anak, lebih baik menggunakan pelabuhan desa meskipun harus berjalan beberapa meter lebih jauh,” tegas Marjohan.(*Julianto)
