ANAMBASNEWS.COM, Bengkalis – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis melalui Komisi III menggelar rapat kerja strategis bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Senin, 2 Juni 2025. Agenda utama rapat tersebut adalah membahas langkah konkret dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor non-minyak dan gas (non-migas), guna memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Rapat yang berlangsung di ruang rapat DPRD Bengkalis ini dibuka oleh Wakil Ketua DPRD, Hendrik Firnanda Pangaribuan. Dalam sambutannya, Hendrik menekankan perlunya komitmen kuat dari setiap OPD untuk tidak hanya menjadi pengguna anggaran, tetapi juga turut menciptakan pendapatan daerah.
“Kita tidak bisa lagi terlalu bergantung pada dana migas. Setiap OPD harus punya target yang jelas dalam menambah PAD. Kalau tidak tercapai, kita sudah sepakat dengan Sekda untuk mengevaluasi kinerja OPD tersebut,” ujar Hendrik.
Ia menyoroti kondisi keuangan daerah yang semakin tidak stabil dan mendesak OPD agar lebih aktif serta inovatif dalam menggali potensi pendapatan yang belum tergarap.
“Setiap tahun pendapatan daerah menurun. Jangan sampai OPD hanya menghabiskan anggaran tanpa ada upaya membangun sumber pendapatan. Kita butuh solusi konkret agar anggaran daerah bisa tumbuh dan stabil,” tambahnya.
Dalam pemaparan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), sektor pajak makanan dan minuman tercatat masih menjadi penyumbang terbesar PAD. Selain itu, Bapenda juga telah melakukan penyesuaian tarif pajak reklame serta peningkatan pendapatan dari pajak tenaga listrik, yang turut diawasi ketat melalui kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak.
Sejumlah OPD lain, seperti Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, dan Dinas Pekerjaan Umum, juga memaparkan strategi peningkatan retribusi daerah. Dinas Pariwisata, misalnya, melihat potensi dari retribusi parkir dan kios di kawasan wisata, sedangkan Dinas PU menitikberatkan pada optimalisasi aset dan perizinan bangunan sebagai sumber PAD.
Ketua Komisi III DPRD Bengkalis, Sanusi, S.H., M.H., turut menegaskan pentingnya optimalisasi pengawasan dan validasi data lapangan, khususnya pada sektor perhotelan dan restoran yang dinilai belum menyumbang PAD secara maksimal.
“Kami berharap pelaku usaha menyampaikan data secara jujur, baik jumlah pengunjung maupun transaksi makan dan minum di restoran. Pajaknya dipungut dari pelanggan, tapi tidak disetorkan ke Bapenda — ini harus kita benahi,” tegas Sanusi.
Ia juga mendorong OPD untuk lebih berani dalam menetapkan target PAD berdasarkan potensi riil di lapangan dan tidak hanya bermain di angka yang aman setiap tahunnya.
“Kalau kita hanya bermain di angka aman, PAD kita tidak akan tumbuh. Kita punya banyak potensi objek wisata, rumah makan semuanya harus diberdayakan,” ujarnya.
DPRD Bengkalis menyatakan komitmennya untuk terus mengawal dan mendorong optimalisasi PAD, termasuk dengan menyusun kebijakan serta regulasi pendukung yang dibutuhkan dalam prosesnya.
“Kita punya banyak potensi yang belum tergarap maksimal. Kalau dikelola secara serius, kita bisa mandiri secara fiskal. Kolaborasi antara DPRD dan OPD adalah kuncinya,” pungkas Hendrik.
Rapat ini diharapkan menjadi momentum penting dalam transformasi pengelolaan keuangan daerah yang lebih mandiri, inovatif, dan berkelanjutan di Kabupaten Bengkalis.(*Suryani)
