ANAMBASNEWS.COM – Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PUPRPRKP) Kabupaten Kepulauan Anambas mengadakan diskusi penting untuk membahas upaya meminimalisir potensi dampak negatif dari pembangunan infrastruktur terhadap ekosistem sosial, ekonomi, dan lingkungan di Anambas.
Diskusi tersebut melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk Wakapolres Kepulauan Anambas, Cabjari Tarempa, Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup (Dishub LH) Anambas, PSDPK Anambas, Loka KKP Pekanbaru di Tarempa, KPHP Unit IV, serta perwakilan media lokal. Pertemuan ini berlangsung di Jep’s Cafe pada Kamis, 8 Agustus 2024.
Kepala Dinas PUPRPRKP Anambas, Syarif Ahmad, menjelaskan bahwa diskusi ini bertujuan untuk mencari solusi terbaik terkait kebijakan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Anambas, agar proses pembangunan tidak terkendala dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
“Kami mengadakan diskusi ini untuk mencari solusi dari berbagai persoalan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur di Anambas agar tidak bertabrakan dengan aturan. Oleh karena itu, kami mengundang seluruh stakeholder yang terkait dengan pembangunan ini,” ujar Syarif.
Lebih lanjut, Syarif juga menyampaikan bahwa setiap pembangunan infrastruktur tentunya memiliki dampak negatif, namun hal tersebut bisa diminimalisir dengan pendekatan yang tepat, seperti diskusi yang dilakukan hari ini.
“Aturan yang telah ditetapkan tentunya tidak bisa dilanggar atau diabaikan. Oleh karena itu, masukan dari semua pihak yang hadir di sini sangat penting untuk kemajuan daerah,” tambahnya.
Dalam diskusi tersebut, para peserta yang hadir memberikan pandangan dan masukan mengenai cara-cara meminimalisir potensi dampak negatif dari pembangunan infrastruktur terhadap ekosistem di Anambas.
Seluruh pihak pada dasarnya mendukung kemajuan dan perkembangan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Anambas, namun komunikasi dan sinergitas antara semua pemangku kepentingan sangat diperlukan agar pembangunan tidak bertabrakan dengan peraturan yang ada.
“Dari diskusi yang kita lakukan hari ini, Dinas PUPRPRKP akan terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. ‘Pemakluman’ adalah hal yang sangat kami harapkan dalam pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas,” ucap Syarif.
Syarif juga menambahkan bahwa diskusi internal di PUPRPRKP akan terus dilakukan guna mencari solusi atas kendala-kendala yang dapat menimbulkan efek buruk jangka panjang.
“Dengan diskusi dan koordinasi yang baik, kami optimis bisa meminimalisir dampak negatif dari pembangunan infrastruktur di Anambas,” tutupnya.(Red)
