ANAMBASNEWS.COM, Batam – Sebanyak delapan fraksi partai politik di DPRD Kota Batam menyampaikan pandangan dan sejumlah catatan penting terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 yang diajukan oleh Wali Kota Batam, Amsakar Achmad. Pandangan fraksi disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Batam pada Senin, 19 Mei 2025.
Rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua II Budi Mardiyanto SE MM dan didampingi Wakil Ketua III Hendra Asman SH MH. Hadir dalam rapat tersebut Wali Kota Batam, sejumlah pejabat dari Pemko dan BP Batam, perwakilan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda), tokoh masyarakat dari LAMKR Kota Batam, perwakilan perguruan tinggi, serta undangan lainnya. Sekretaris DPRD, Ridwan Afandi SSTP M.Eng, menyampaikan bahwa kuorum tercapai dengan kehadiran 32 dari 50 anggota DPRD.
Fraksi Partai NasDem melalui juru bicara Kamaruddin SE mengapresiasi Ranperda RPJMD dan meminta agar Pemko Batam lebih fokus pada aspek substantif, seperti penanganan banjir dan pengelolaan sampah, serta memperkuat dasar data dalam penyusunan dokumen.
Fraksi Partai Gerindra lewat Banyu Ari Novianto menginginkan pembahasan RPJMD dilakukan lebih teknis dan mendalam, seraya menyatakan apresiasi atas penyusunan awal Ranperda ini.
Sementara itu, Fraksi PDIP dengan juru bicara Tapis Dabal Siahaan menyoroti pentingnya menjaga stabilitas ekonomi serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui sektor pendidikan.
Fraksi Partai Golkar melalui Novelin Fortuna Sinaga menyatakan dukungannya agar Ranperda dibahas lebih lanjut secara komprehensif, sambil menyerahkan catatan fraksinya kepada pimpinan rapat.
Fraksi PKS, melalui juru bicara Wirya Burhanuddin, menyampaikan delapan poin penting yang langsung diserahkan kepada pimpinan DPRD. Ia menekankan pentingnya pelibatan elemen masyarakat luas sebagai bentuk partisipasi publik dalam perumusan RPJMD.
Ketua Fraksi PKB, Surya Makmur Nasution, menyampaikan lima catatan penting, antara lain agar RPJMD disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah, tidak sekadar menyalin dokumen sebelumnya, dan harus didukung kajian akademis serta partisipasi masyarakat luas.
Fraksi gabungan PAN-Demokrat-PPP, yang diwakili Muhammad Yunus SPi, menyampaikan sejumlah rekomendasi, seperti peningkatan kualitas layanan kesehatan, perluasan lapangan kerja lokal, pengembangan UMKM, serta penambahan kecamatan dan kelurahan agar program PSPK lebih merata. Ia juga mendorong realisasi Batam Smart City, penyelesaian persoalan kampung tua, dan program Batam Terang dengan penggunaan lampu tenaga surya.
Fraksi Hanura-PSI-PKN, melalui juru bicara Sony Christianto SH MSi, mendukung pembahasan Ranperda dengan catatan agar dokumen RPJMD tidak hanya menjawab tantangan saat ini, tetapi juga mengantisipasi perkembangan di masa depan.
Menutup rapat, pimpinan sidang Budi Mardiyanto menyampaikan bahwa tanggapan resmi dari Wali Kota Batam akan dijadwalkan pada rapat paripurna selanjutnya, Kamis, 22 Mei 2025. Dengan mengetuk palu, ia resmi menutup jalannya sidang paripurna hari itu.**
Editor : Wanto
