Anambasnews.com – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas menghadiri rapat audiensi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mengenai pendayagunaan tenaga kesehatan di wilayah perbatasan, Senin, 9 Desember 2025. Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi daerah untuk menyampaikan kondisi riil pelayanan kesehatan di Anambas.
Dalam rapat tersebut, Bupati Anambas, Aneng, menegaskan bahwa daerahnya masih menghadapi kekurangan dokter yang serius. Sebagian besar pelayanan saat ini bergantung pada dokter magang (internship) yang merupakan bagian dari program Kemenkes.
“Realitanya, Anambas belum memiliki jumlah dokter yang memadai. Kami masih bertumpu pada dokter internship, dan kondisi ini tidak bisa terus dibiarkan,” tegasnya.
Menurut Aneng, daerah kepulauan seperti Anambas membutuhkan perhatian khusus karena tantangannya berbeda dengan daerah daratan. Mobilisasi tenaga kesehatan jauh lebih sulit akibat jarak dan akses transportasi yang terbatas.
Ia menyampaikan bahwa peningkatan jumlah dokter bukan hanya kebutuhan, melainkan keharusan untuk memastikan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang layak. “Kami ingin masyarakat tidak hanya mendapat layanan, tetapi juga layanan yang cepat, tepat, dan berkualitas,” ujarnya.
Pemerintah daerah siap menyediakan dukungan yang diperlukan, namun tetap memerlukan kebijakan afirmasi dari pusat. “Daerah kepulauan harus diberi skema khusus. Kalau tidak, kami akan terus tertinggal,” katanya.
Wakil Bupati Anambas, Raja Bayu, juga memberikan pandangan dalam audiensi tersebut. Ia menekankan bahwa fasilitas kesehatan di Anambas harus terus ditingkatkan agar masyarakat tidak perlu menempuh perjalanan laut yang panjang hanya untuk berobat.
“Banyak warga kita yang harus menyeberang berjam-jam, bahkan sampai ke luar daerah, hanya untuk mendapatkan layanan tertentu. Ini tidak ideal dan harus ada perubahan,” ujar Raja Bayu.
Ia menilai bahwa peningkatan fasilitas dan tenaga kesehatan akan memberikan dampak langsung terhadap kenyamanan dan keselamatan masyarakat. Pelayanan yang memadai di tingkat daerah bisa mencegah rujukan jarak jauh yang berisiko.
Kemenkes menyatakan akan menindaklanjuti masukan dari Pemkab Anambas, terutama terkait penambahan tenaga kesehatan dan skema pemenuhan dokter di daerah kepulauan. Pemerintah daerah berharap hasil audiensi tersebut dapat membawa solusi nyata dalam waktu dekat.
Dengan dorongan kuat dari pimpinan daerah, Pemkab Anambas menegaskan komitmennya untuk memperkuat pelayanan kesehatan sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia di wilayah perbatasan.(*Julianto)
