Batam, Anambasnews.com – Badan Pengusahaan (BP) Batam melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur biaya logistik guna menjaga efisiensi rantai pasok dan memperkuat daya saing kawasan. Sebagai tindak lanjut, rencana penyesuaian tarif layanan peti kemas di Terminal Peti Kemas (TPK) Batu Ampar ditunda pemberlakuannya hingga 31 Agustus 2026.
Bagi pengguna jasa yang sudah membayar sesuai usulan tarif baru, BP Batam akan mengembalikan selisih pembayaran tersebut. Keputusan ini diambil setelah menggelar pertemuan dengan asosiasi pelaku usaha, operator terminal, pelaku logistik, dan pemangku kepentingan di Conference Hall IT Center BP Batam, Kamis (25/6/2026).
Anggota/Deputi Bidang Pengusahaan BP Batam, Denny Tondano, menyatakan evaluasi ini bertujuan memastikan setiap kebijakan kepelabuhanan dapat meningkatkan kualitas layanan tanpa menurunkan daya saing dunia usaha.
“Kami ingin memastikan kebijakan yang diambil benar-benar bermanfaat bagi pengguna jasa, meningkatkan pelayanan, serta memperkuat posisi daya saing Batam,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa TPK Batu Ampar telah mengalami transformasi melalui modernisasi fasilitas, peningkatan produktivitas, dan perluasan konektivitas internasional. Hasilnya terlihat dari volume bongkar muat sebesar 222.131 TEUs pada Januari–Mei 2026, tumbuh 16 persen, dengan produktivitas mencapai 40 peti kemas per jam.
Dari pembahasan bersama, diketahui bahwa tarif layanan yang dikelola BP Batam hanya menyumbang sekitar 18 persen dari total biaya logistik rute Batam–Singapura. Sebagian besar biaya lain berasal dari jasa pengangkutan dan pemindahan muatan.
Ke depannya, BP Batam akan terus membuka ruang dialog untuk mengkaji hubungan antara standar layanan, produktivitas, investasi, dan struktur biaya logistik.
“Target kami adalah menghadirkan pelabuhan yang lebih modern dan meningkatkan kepercayaan investor. Setiap kebijakan akan disusun secara terbuka, berbasis data, dan melibatkan dunia usaha,” pungkas Denny.**
Editor : Ind
