Batam, Anambasnews.com – Kementerian Koperasi dan UKM RI mengusulkan Kota Batam sebagai daerah percontohan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) khusus nelayan. Usulan ini dibahas dalam rapat koordinasi antara Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, dan Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Merah Putih Wilayah Sumatera, Panel Barus, di Kantor Wali Kota Batam, Sabtu, 15/11/2025.
“Besok, tujuh perwakilan dari Pertamina New Renewable Energy (PNRE) akan datang ke Batam untuk meninjau rencana pilot project PLTS. Jika terealisasi, ini akan menjadi yang pertama di Indonesia,” kata Panel Barus.
Proyek ini direncanakan membangun PLTS berkapasitas 1 megawatt di kawasan dengan populasi nelayan yang signifikan. Selain PLTS, pemerintah juga mendorong pembangunan SPBU untuk nelayan melalui koperasi.
“SPBU nelayan sudah dimulai di Lampung Timur. Jika potensi nelayan di Batam besar, koperasi bisa mengembangkan unit usaha ini,” tambahnya.
Amsakar menyambut baik rencana pemerintah pusat untuk menghadirkan PLTS dan SPBU nelayan di Batam, terutama di kawasan hinterland.
“PLTS akan memperpanjang jam belajar anak-anak di hinterland yang bergantung pada listrik dan sinyal. Kebijakan ini sangat konstruktif dan kami siap mendukung,” ujarnya.
Menurut Amsakar, SPBU nelayan juga merupakan kebutuhan mendesak di wilayah pinggiran Batam.
“Saat ini, nelayan harus menempuh jarak jauh dan mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli BBM. SPBU nelayan akan menjadi pendorong ekonomi masyarakat,” katanya.
Ia menegaskan bahwa kebijakan Presiden adalah langkah pemberdayaan melalui tiga konsep: mengadakan yang belum ada, meningkatkan yang sudah ada, dan memberdayakan masyarakat marginal.
“Gebrakan Menteri Koperasi luar biasa. Kami akan mempercepat semua yang menjadi ranah dan kewenangan pemerintah daerah,” kata Amsakar.
Fokus pada Implementasi Inpres Nomor 17 Tahun 2025
Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota mengikuti rapat koordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM RI terkait dukungan pemerintah daerah dalam percepatan pemetaan aset, lahan, dan bangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Amsakar menjelaskan bahwa Batam adalah daerah pertama di Kepulauan Riau yang melaksanakan program Koperasi Merah Putih sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Saya sudah menginstruksikan camat dan lurah untuk mempercepat pembentukan Koperasi Merah Putih. Alhamdulillah, Batam menjadi daerah kedua secara nasional yang menyelesaikan pembentukannya setelah Kabupaten Lingga,” ujarnya.
Ia menambahkan, Pemko Batam telah meresmikan sejumlah gerai koperasi di Bulang, Pulau Buluh, dan Fanta, serta menggelar pelatihan bagi pengurus dan pengawas. Peletakan batu pertama pembangunan gedung koperasi juga telah dilakukan di Kelurahan Seilekop.
Amsakar menyebut bahwa pihaknya terus mendorong penyelesaian 64 titik lokasi koperasi di seluruh kelurahan, dengan masing-masing lokasi disiapkan lahan seluas 1.000 meter persegi untuk pembangunan fasilitas koperasi Merah Putih.
“Saat ini, 31 lahan sudah selesai prosesnya, sebagian besar merupakan fasum dan fasos. Batam memiliki karakteristik berbeda karena tata kelola lahannya berada di bawah kewenangan Badan Pengusahaan Batam,” jelasnya.(**Ramdan)
