Anambasnews.com – Bupati Anambas, Aneng, menyampaikan nota keuangan APBD 2026 dalam rapat paripurna DPRD, Senin, 17 November 2025. Ia menekankan bahwa Anambas perlu bersiap menghadapi kondisi fiskal yang lebih ketat tahun depan akibat penurunan alokasi Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Aneng mengungkapkan bahwa Anambas akan kehilangan Rp 79,141 miliar dari total transfer pusat, yang merupakan penurunan sebesar 12 persen dibandingkan tahun sebelumnya. “Angka ini cukup besar dan tentu memengaruhi ruang fiskal kita,” ujarnya. Ia menekankan pentingnya pemerintah daerah bekerja lebih cermat agar pembangunan tetap berjalan meski anggaran menurun.
Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor migas, yang merupakan sumber pendapatan penting bagi Kabupaten Kepulauan Anambas. Kebijakan fiskal nasional tahun 2026 memang diarahkan pada penguatan kualitas belanja publik, peningkatan efisiensi subsidi, serta pemerataan pembangunan antar wilayah, termasuk transformasi sektor produktif dan percepatan digitalisasi ekonomi.
Aneng menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh terpaku pada besaran anggaran semata, tetapi harus mampu mengelola dan memaksimalkan anggaran yang tersisa agar tetap memberi manfaat bagi masyarakat. Penurunan ini menjadi tantangan bersama bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk menyusun APBD 2026 secara lebih efektif dan berorientasi pada kebutuhan prioritas.
Sektor pelayanan publik tetap menjadi fokus utama, dan Aneng memastikan bahwa penurunan anggaran tidak akan menghambat urusan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. “Kita harus memastikan bahwa setiap rupiah yang digunakan benar-benar menghasilkan manfaat. Tidak boleh ada pemborosan. Tahun depan adalah tahun kedisiplinan fiskal,” tegasnya.
Pemerintah daerah akan melakukan evaluasi terhadap program-program yang dianggap kurang efektif dan merestrukturisasi program dengan serapan rendah atau dampak kecil. Kondisi ini menjadi momentum bagi perangkat daerah untuk lebih inovatif, dengan efisiensi bukan sekadar penghematan, tetapi cara baru bekerja dengan hasil yang lebih optimal.
“Kami akan mengoptimalkan APBD 2026 dengan memperbaiki tata kelola, memperkuat pengawasan, dan memastikan seluruh belanja diarahkan pada sektor yang benar-benar memberi pengaruh langsung ke masyarakat,” ujar Aneng. Pemerintah daerah juga akan mempercepat transformasi digital dalam pengelolaan anggaran untuk menekan kebocoran serta meningkatkan transparansi.
Menutup penyampaian nota keuangan APBD 2026, Aneng mengajak seluruh pihak untuk memperkuat kolaborasi dalam menghadapi tahun anggaran yang penuh tantangan, serta berharap dukungan DPRD dan partisipasi masyarakat dapat menjaga stabilitas pembangunan di Anambas.(*Ak)
