ANAMBASNEWS.COM, Natuna – Menanggapi keluhan nelayan Natuna terkait pelanggaran zona tangkap, Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Komisi II, Marzuki SH, mengunjungi Direktur Jenderal Perikanan Tangkap pada Rabu, 5 Februari 2025.
Dalam pertemuan tersebut, Marzuki meminta agar kapal-kapal yang melewati zona tangkap di perairan Natuna diberikan sanksi berat, bahkan hingga pidana, guna memberikan efek jera.
Marzuki, yang juga merupakan Ketua Fraksi Gerindra di DPRD Provinsi Kepri, menyampaikan bahwa permasalahan ini sudah berulang kali dikeluhkan oleh masyarakat, terutama nelayan di Natuna.
Ia menyoroti, kasus terbaru di Kecamatan Bunguran Barat, Sedanau, di mana kapal pelanggar hanya diberikan sanksi denda, yang menurutnya belum cukup memuaskan nelayan setempat.
“Ini sudah kesekian kalinya masyarakat kami, khususnya Natuna, mengeluh tentang ini. Terakhir, sewaktu ada penahanan kapal di Kecamatan Bunguran Barat, sanksinya hanya berupa denda. Itu masih belum cukup bagi nelayan kami di Kabupaten Natuna,” ujar Marzuki.
Dalam pertemuan tersebut, selain Marzuki, hadir pula Direktur Kapal dan Alat Penangkap Ikan (KAPI) Muhammad Idnillah, Kepala Dinas Perikanan Provinsi Kepri Said Sudrajad, serta Ketua HNSI Kepri, Eko.
Marzuki berharap pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dapat mengulas kembali kebijakan sanksi terhadap kapal yang melanggar zona tangkap, termasuk mempertimbangkan hukuman pidana.
“Kami hadir bersama Ketua HNSI dan Kepala Dinas Perikanan Provinsi Kepri untuk bertemu langsung dengan Pak Dirjen. Kami ingin agar kebijakan terkait pelanggaran zona tangkap ini dikaji ulang. Jika perlu, berikan sanksi pidana agar nelayan kami di Natuna tidak lagi resah menghadapi pelanggaran yang terus terjadi,” tegasnya.
Diharapkan pertemuan ini dapat menghasilkan kebijakan yang lebih tegas dan berpihak kepada nelayan Natuna, sehingga perairan mereka tetap terlindungi dari eksploitasi ilegal oleh kapal-kapal yang tidak bertanggung jawab.(Sarwanto)
