ANAMBASNEWS.COM – Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Anambas Menggugat (ALAM) menggelar aksi damai di pendopo Matak Base, Desa Payamaram, Kecamatan Kute Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Rabu, 18 September 2024.
Aksi ini berlangsung kondusif dengan menyuarakan 16 tuntutan terkait keberadaan perusahaan migas di wilayah tersebut.
Aksi ini berujung pada kesepakatan antara masyarakat yang diwakili oleh ALAM dan Perkumpulan Penggerak Percepatan Pembangunan Kecamatan Kute Siantan (P4K2S), bersama dengan SKK Migas Sumbagsel dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang beroperasi di Kabupaten Kepulauan Anambas. Forkopimda Kabupaten Kepulauan Anambas juga turut serta dalam rapat yang digelar saat aksi berlangsung.
Kesepakatan ini ditandai dengan keluarnya berita acara rapat tertanggal 18 September 2024, yang ditandatangani oleh perwakilan Medco E&P Natuna Ltd, Harbour Energy, Star Energy (Kakap) Ltd, ALAM, P4K2S, serta para kepala desa di Kecamatan Kute Siantan. Bupati Kepulauan Anambas, Abdul Haris, turut menandatangani sebagai pihak yang mengetahui.
Ketua ALAM, Abdul Razak, menyatakan rasa puasnya atas hasil kesepakatan tersebut. “Kita sangat puas dengan hasil kesepakatan pada hari ini, yang mana semua tuntutan masyarakat disepakati oleh pihak perusahaan,” ujarnya kepada media. Razak juga mengajak masyarakat untuk mengawal realisasi kesepakatan tersebut. “Mari kita kawal bersama agar upaya kita hari ini tidak sia-sia,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Kepulauan Anambas, Abdul Haris, mengumumkan rencana pembentukan forum Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP) pada 3 Oktober 2024.
Forum ini diharapkan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada dengan lebih jelas dan transparan, termasuk terkait masalah tenaga kerja. “Persoalan masalah tenaga kerja nanti melalui forum ini juga untuk dikawal bersama-sama,” kata Bupati Haris.
Senior Manager Medco E&P, Ary Dwipermana, juga menegaskan bahwa sebagian besar aspirasi warga sudah mendapat perhatian dan sekitar 80 hingga 90 persen tenaga kerja yang ada merupakan tenaga kerja lokal.
Selain itu, KKKS West Natuna Consortium mendukung pembentukan forum TJSLP untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR) dan menyediakan akses penerbangan operasi untuk keperluan darurat dan kemanusiaan.
Aksi damai yang berlangsung tertib ini mencerminkan sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan dalam mewujudkan kesejahteraan bersama di Kabupaten Kepulauan Anambas.(Burhan)
