Batam, Anambasnews.com – Wakil Ketua III DPRD Kota Batam, Muhammad Yunus Muda, SE, menerima kunjungan kerja Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kota Batam, Kamis (5‑11‑2026) siang.
Rombongan Komisi D DPRD DKI Jakarta dipimpin langsung oleh Ketua Komisi D Hj. Yuke Yurike, ST., MT., didampingi Wakil Ketua Komisi Muhammad Idris beserta sejumlah anggota komisi. Komisi D DKI Jakarta membidangi pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur publik.
Dalam sambutannya, Muhammad Yunus Muda menyambut baik kedatangan rombongan dan mengapresiasi pemilihan Kota Batam sebagai salah satu daerah tujuan kunjungan kerja.
“Kami ucapkan terima kasih sudah berkunjung dan selamat datang ke Batam. Dari aspek pembangunan tentu DKI Jakarta sebagai daerah pusat jauh lebih pesat. Namun, beberapa aspek pembangunan di Batam dengan keberadaan BP Batam dan status sebagai kawasan khusus tentu berbeda, sehingga dapat didiskusikan bersama,” ungkapnya.
Pada pertemuan tersebut, anggota Komisi D DKI Jakarta menggali informasi terkait prioritas pembangunan infrastruktur di Kota Batam serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Muhammad Yunus menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur publik di Batam melibatkan pembagian tugas antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam. BP Batam bertanggung jawab atas pembangunan infrastruktur strategis seperti jalan utama, pelabuhan laut, bandar udara, dan penyediaan air. Sementara itu, Pemko Batam lebih berfokus pada infrastruktur lingkungan permukiman dan kawasan hinterland.
“Untuk infrastruktur yang menghasilkan PAD, yang paling besar itu sektor Penerangan Jalan Umum (PJU),” jelas Yunus.
Pertemuan berlangsung secara hangat dan interaktif, di mana kedua belah pihak saling bertukar informasi serta pengalaman terkait kebijakan pembangunan infrastruktur, pembagian kewenangan, dan tantangan‑tantangan yang dihadapi di lapangan. Muhammad Yunus juga menyampaikan sejumlah kendala pembangunan infrastruktur yang dialami Pemerintah Kota Batam.
Ia berharap melalui kunjungan kerja ini dapat terjalin pertukaran informasi dan wawasan antar lembaga legislatif untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.(Adv)
