Batam, Anambasnews.com – Wali Kota Batam Amsakar Achmad memaparkan sejumlah inovasi unggulan Pemerintah Kota Batam dalam penilaian penghargaan Innovative Government Award (IGA) 2026 yang diselenggarakan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, Kamis (5‑11‑2026).
Presentasi dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi Zoom dari Ruang Rapat Embung Fatimah Kantor Wali Kota Batam, dengan didampingi sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Dalam pemaparannya, Amsakar menegaskan bahwa inovasi menjadi pilar utama peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Semua program inovasi yang dikembangkan Pemko Batam dirancang untuk menjawab persoalan‑persoalan nyata yang dihadapi warga daerah.
Lingkup pengembangan inovasi mencakup beragam sektor, mulai dari kesejahteraan dan perlindungan masyarakat, penguatan sumber daya manusia, pembangunan berbasis gender, pelestarian budaya, perbaikan tata kelola pemerintahan, hingga penyediaan infrastruktur berkelanjutan, pengelolaan lingkungan, dan penguatan ekonomi daerah agar semakin berdaya saing.
“Pendekatan inovasi yang kami lakukan bukan sekadar formalitas, melainkan kebutuhan mendasar untuk menjawab tantangan daerah dan meningkatkan mutu pelayanan publik,” ujar Amsakar.
Komitmen tersebut terlihat dari peningkatan Indeks Inovasi Daerah Kota Batam yang terus naik, yaitu dari 37,33 pada tahun 2021 menjadi 61,90 pada tahun 2025. Peningkatan ini didukung penguatan regulasi dan kelembagaan daerah, antara lain melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam yang menetapkan arah pembangunan Batam sebagai kota madani yang inovatif, berkelanjutan, dan berbudaya.
Menurutnya, Pemko Batam juga telah membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 untuk memperkuat ekosistem riset dan inovasi di wilayah ini.
Pada penilaian IGA 2026, Pemko Batam mengajukan dua inovasi unggulan yang terbagi ke dalam kategori non‑digital dan digital.
Inovasi non‑digital berupa program pembinaan murid sekolah negeri untuk mengembangkan kemampuan menghafal Al‑Qur’an sekaligus mendorong prestasi akademik dan non‑akademik dengan tetap mengedepankan nilai‑nilai moderasi beragama. Program ini bertujuan memperkuat pembinaan tahfiz serta menciptakan iklim kebinekaan dan kualitas pembelajaran yang lebih baik.
Sementara itu, inovasi digital yang diusulkan adalah sistem EBPHTB 2.0, yaitu pembaruan sistem pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang terintegrasi. Sistem ini menerapkan layanan tanpa dokumen fisik (paperless), memungkinkan pembayaran sebelum pemeriksaan awal, serta verifikasi waktu nyata melalui integrasi antar‑lembaga seperti Bapenda, BPN, KPP Pratama, ATR/BPN, dan perbankan.
Penerapan EBPHTB 2.0 telah memberikan dampak positif terhadap penerimaan daerah. Realisasi BPHTB Kota Batam naik 9,84 persen, dari Rp 492,15 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp 540,56 miliar pada tahun 2025. Penggunaan kanal pembayaran digital juga meningkat dari 29,5 persen menjadi 46,15 persen. Tren pertumbuhan berlanjut pada Semester I 2026, di mana penerimaan BPHTB tumbuh 26,46 persen secara tahun‑ke‑tahun, dari Rp 227,88 miliar menjadi Rp 288,17 miliar.
Selain sistem BPHTB, Pemko Batam juga mempermudah pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB‑P2) melalui integrasi transaksi dengan kode QRIS. Bapenda Kota Batam juga menjalankan program pelayanan jemput bola secara berkala di 12 kecamatan dan 64 kelurahan untuk menjangkau masyarakat luas.
Di sektor perizinan, penyederhanaan proses telah memangkas waktu pengurusan yang sebelumnya mencapai enam hingga dua belas bulan menjadi sekitar tiga hingga empat bulan. Kemudahan ini dinilai semakin meningkatkan daya tarik Batam sebagai tujuan investasi. Hingga Semester I 2026, pertumbuhan ekonomi Batam tercatat sebesar 7,28 persen dengan realisasi investasi mencapai Rp 58,97 triliun. Pemko Batam juga terus melengkapi infrastruktur pendukung investasi, salah satunya fasilitas pengolahan air laut SWRO untuk kebutuhan kawasan Nongsa Digital Park.
Menutup pemaparannya, Amsakar menyampaikan pentingnya evaluasi kebijakan secara berkala setiap tiga bulan guna menyerap masukan langsung dari masyarakat agar program‑program inovasi tetap sesuai kebutuhan warga. Untuk menjaga budaya inovasi di lingkungan pemerintahan, Pemko Batam juga rutin menggelar Batam Innovation Award, yang pada tahun 2025 diikuti oleh 44 OPD.(*Yuda)
