Natuna, Anambasnews.com — Setelah menempuh perjalanan laut, anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau dari Daerah Pemilihan (Dapil) Natuna–Anambas, H. Mustamin Bakri, S.Sos., M.Si., akhirnya tiba di Desa Batu Berian, Kecamatan Serasan, untuk melaksanakan kegiatan reses Masa Sidang III, Sabtu, 15 Agustus 2026.
Kehadiran Mustamin Bakri di Batu Berian menjadi bagian dari upayanya menyerap secara langsung aspirasi masyarakat di wilayah kepulauan dan perbatasan yang berhadapan langsung dengan negara tetangga Malaysia.
Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah persoalan yang masih menjadi kebutuhan utama warga. Aspirasi yang disampaikan tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur, tetapi juga pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, transportasi hingga perlindungan sosial.
Salah satu aspirasi utama masyarakat adalah peningkatan pelayanan listrik menjadi 24 jam. Warga berharap tidak lagi mengalami keterbatasan penerangan yang dapat menghambat aktivitas masyarakat, terutama pada malam hari.
Menanggapi hal tersebut, Mustamin Bakri mengatakan pihaknya telah berkoordinasi langsung dengan jajaran PLN di Tanjungpinang. Menurutnya, PLN saat ini sedang berupaya meningkatkan pelayanan listrik dari sebelumnya sekitar 14 jam menjadi 24 jam.
“Untuk listrik, saya sudah langsung koordinasi dengan manajer PLN Tanjungpinang. Mereka sedang berusaha meningkatkan pelayanan dari 14 jam menjadi 24 jam. Harapannya tidak ada lagi wilayah yang penerangannya tidak terang,” ujar Mustamin.
Selain listrik, masyarakat Batu Berian juga mengusulkan peningkatan jalan permukiman agar mobilitas warga semakin mudah, termasuk pembangunan tambatan perahu yang sangat dibutuhkan para nelayan.
Aspirasi lainnya adalah penambahan tenaga kesehatan, khususnya bidan, serta peningkatan pendampingan masyarakat dalam persoalan BPJS Kesehatan agar warga yang membutuhkan dapat memperoleh akses pelayanan dan bantuan sesuai ketentuan.
Di bidang pendidikan, masyarakat mengusulkan pendirian SMA baru di wilayah Serasan. Saat ini, anak-anak di Batu Berian harus bersekolah di SMA yang berada di Serasan dan membutuhkan perjalanan menyeberangi laut.
Kondisi tersebut menjadi persoalan tersendiri ketika cuaca buruk. Saat gelombang tinggi atau kondisi laut tidak memungkinkan, siswa dapat mengalami kesulitan untuk menyeberang sehingga berpotensi mengganggu proses belajar.
Karena itu, masyarakat juga mengusulkan adanya dukungan transportasi darat dari pelabuhan menuju sekolah SMA, sehingga akses pendidikan bagi anak-anak di wilayah tersebut dapat lebih mudah dan aman.
Dalam bidang sosial, warga juga menyoroti mekanisme penetapan penerima bantuan sosial. Masyarakat berharap pendataan penerima bansos benar-benar berdasarkan kondisi riil di lapangan.
Mustamin menilai persoalan pendataan sosial perlu terus dievaluasi dan dikoordinasikan dengan pemerintah kabupaten agar bantuan yang diberikan tepat sasaran.
“Yang terpenting adalah penetapan warga yang mendapatkan bantuan harus benar-benar sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Kalau ada data yang tidak sesuai, tentu perlu dievaluasi dan dilakukan pendataan kembali,” katanya.
Selain itu, masyarakat juga menyampaikan kebutuhan bantuan pembangunan rumah ibadah sebagai bagian dari penguatan fasilitas sosial dan keagamaan di tengah masyarakat.
Namun, dari berbagai aspirasi yang disampaikan, Mustamin menilai akses transportasi laut menjadi salah satu kebutuhan yang sangat mendesak. Menurutnya, keberadaan pelabuhan dan tambatan perahu sangat penting bagi masyarakat Batu Berian karena aktivitas warga sangat bergantung pada konektivitas laut.
“Pelabuhan ini sangat dibutuhkan masyarakat. Karena itu, usulan pembangunan pelabuhan dan tambatan perahu menjadi salah satu aspirasi yang akan kita dorong,” tegasnya.
Mustamin menegaskan, seluruh aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam kegiatan reses akan menjadi bahan untuk diperjuangkan melalui kewenangannya sebagai anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau.
Ia juga menekankan bahwa wilayah perbatasan seperti Serasan dan Batu Berian memiliki posisi strategis sehingga pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar harus mendapatkan perhatian serius.
Menurutnya, pembangunan di wilayah perbatasan tidak cukup hanya melihat aspek fisik, tetapi juga harus memastikan masyarakat memperoleh akses listrik, pendidikan, kesehatan, transportasi dan perlindungan sosial yang layak.
“Ini wilayah perbatasan. Masyarakat harus mendapatkan perhatian dan pelayanan yang baik. Aspirasi yang disampaikan akan kita tampung, kita koordinasikan dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten sesuai kewenangan masing-masing,” pungkasnya.
Kegiatan reses tersebut menjadi momentum penting bagi Mustamin Bakri untuk melihat secara langsung kondisi masyarakat di wilayah kepulauan sekaligus memastikan berbagai kebutuhan dasar warga di daerah perbatasan dapat diperjuangkan dalam agenda pembangunan Provinsi Kepulauan Riau. (*Dani)
