ANAMBASNEWS.COM, Bengkalis – Komisi III DPRD Kabupaten Bengkalis aktif mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kolaborasi strategis antara pemerintah daerah dan sektor perbankan. Salah satu langkahnya adalah konsultasi dengan manajemen Bank Riau Kepri (BRK) Syariah di Pekanbaru, Selasa (26/08/2025), untuk menggali informasi terkait perkembangan pendapatan daerah.
Direktur Dana dan Jasa BRK Syariah, M.A. Suharto, menyambut baik inisiatif ini. Ia mengungkapkan bahwa aset BRK Syariah kini mencapai Rp30 triliun, menjadikannya bank syariah terbesar keempat di Indonesia setelah Bank Syariah Nasional.
Suharto menjelaskan, “BRK Syariah selalu patuh pada aturan yang berlaku dalam pembiayaan. Kami juga menjalin kerjasama dengan program CSR dan pemegang saham di berbagai daerah, termasuk Bengkalis. Selain itu, kami terus mengembangkan layanan digital seperti BRK Mobile dan QRIS, yang mempermudah pembayaran TPP. Ke depan, QRIS akan diperluas penggunaannya hingga ke Singapura, Malaysia, dan Thailand.”
Ketua Komisi III DPRD Bengkalis, Sanusi, SH., MH, menyatakan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk memperoleh informasi mendalam tentang kinerja BRK Syariah, terutama terkait investasi modal dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
“Pada tahun 2025, Bagian Ekonomi Kabupaten Bengkalis telah mengusulkan perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang pernyataan modal Pemkab Bengkalis pada BRK. Namun, realisasinya terkendala keterbatasan anggaran,” jelas Sanusi. Ia menyoroti penurunan pernyataan modal sejak 2022, meskipun masih dalam batas standar, dan meminta penjelasan rinci mengenai kontribusi CSR agar lebih transparan kepada masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Suharto menjelaskan bahwa proyeksi laba BRK Syariah setiap tahun disesuaikan dengan Rencana Bisnis Bank (RBB). “Posisi Bengkalis saat ini masih cukup tinggi. Namun, penambahan saham dari daerah lain dapat mempengaruhi penyesuaian. Pembagian laba CSR juga bergantung pada rekomendasi pemegang saham dan Bupati,” tambahnya.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Bengkalis, Rahmad, S.I.Kom, menekankan pentingnya optimalisasi program BRK Syariah di wilayah-wilayah potensial. “Sinergi antara pemerintah dan BRK Syariah sangat penting untuk meningkatkan pendapatan daerah, khususnya melalui investasi modal,” tegasnya, selaras dengan RPJMD.
Direktur Operasional BRK Syariah, Said Syamsuri, menyambut baik masukan dari Komisi III. “Kami berkomitmen untuk terus mengembangkan program-program syariah, termasuk layanan M-Banking, agar tetap kompetitif. Terkait isu pemblokiran ATM, kartu yang tidak aktif selama tiga bulan telah dibuka kembali,” ujarnya.
Sekretaris Komisi III, Adihan, S.H., mengapresiasi upaya BRK Syariah dalam meningkatkan PAD dan berharap perluasan jaringan layanan, termasuk pembukaan BRK Link di Kecamatan Talang Muandau dan Beringin, untuk mempermudah transaksi masyarakat.
“Fasilitas ini akan mempermudah masyarakat di pelosok dalam bertransaksi, sehingga berkontribusi pada perputaran ekonomi di daerah terpencil,” pungkas Adihan.(*Surayani)
