ANAMBASNEWS.COM, Tanjungpinang – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 dalam Rapat Paripurna DPRD Kepri yang berlangsung di Balairung Sidang Utama DPRD, Tanjungpinang, pada Kamis, 27 Maret 2025.
Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kepri, Hj. Dewi Kumalasari, dan dihadiri oleh Ketua DPRD Kepri Iman Sutiawan, para wakil pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda Kepri, serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri.
Dalam sambutannya, Gubernur Ansar Ahmad menjelaskan bahwa LKPJ 2024 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026. Penyusunan laporan ini juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Gubernur Ansar menjelaskan bahwa informasi terkait realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 masih bersifat tentatif karena sedang dalam proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, ia menyampaikan bahwa realisasi APBD Kepri menunjukkan kinerja yang baik.
Pendapatan daerah yang dianggarkan sebesar Rp 4,275 triliun lebih, terealisasi mencapai Rp 3,959 triliun lebih atau 92,62% dari target. Rinciannya sebagai berikut:
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi Rp 1,981 triliun lebih atau 98,08% dari target Rp 2,020 triliun lebih.
2. Dana Perimbangan terealisasi Rp 1,976 triliun lebih atau 87,84% dari target Rp 2,250 triliun lebih.
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah terealisasi Rp 1,3 miliar lebih atau 31,78% dari target Rp 4,092 miliar lebih.
Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp 4,071 triliun lebih atau 92,24% dari total anggaran Rp 4,414 triliun lebih. Rinciannya sebagai berikut:
1. Belanja Operasi terealisasi Rp 2,987 triliun lebih atau 92,69% dari target Rp 3,222 triliun lebih.
2. Belanja Modal terealisasi Rp 307,344 miliar lebih atau 89,09% dari target Rp 344,997 miliar lebih.
3. Belanja Tidak Terduga terealisasi Rp 2,065 miliar lebih atau 43,27% dari target Rp 4,773 miliar lebih.
4. Belanja Transfer terealisasi Rp 775,144 miliar lebih atau 92,10% dari target Rp 841,617 miliar lebih.
Dalam hal pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan mencapai Rp 139,369 miliar lebih atau 100,15% dari target, sedangkan pengeluaran pembiayaan mencapai Rp 91,945 miliar lebih atau 99,88% dari target. Dengan demikian, sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan mencapai Rp 27,324 miliar.
Gubernur Ansar juga melaporkan bahwa dari 368 indikator kinerja program pembangunan dan program rutin dalam RPJMD 2024, sebanyak, 327 indikator mencapai status Sangat Tinggi diantaranya, 26 indikator Tinggi, 6 indikator Sedang, 2 indikator Rendah, dan 7 indikator Sangat Rendah.
“Capaian positif ini merupakan hasil sinergi antara eksekutif dan legislatif, serta kerja keras seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kepri,” tegasnya.
Dalam rangka penyelenggaraan tugas pembantuan di tahun 2024, Provinsi Kepulauan Riau mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 20,202 miliar lebih yang dialokasikan untuk beberapa sektor, yaitu, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanian, Pemuda dan Olahraga, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, dan Perindustrian dan Perdagangan.
Dari alokasi tersebut, realisasi anggaran tugas pembantuan mencapai Rp 19,736 miliar lebih atau 97,69% dari total anggaran.
Rapat paripurna ini menjadi momentum evaluasi bagi Pemprov Kepri dalam menjalankan program pembangunan, memastikan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, serta merumuskan strategi untuk peningkatan capaian di tahun mendatang.(Anwar)
