Tanjungpinang, Anambasnews.com — Memasuki usia ke-24 tahun Provinsi Kepulauan Riau, pemerataan pembangunan antardaerah masih menjadi perhatian, khususnya bagi wilayah kepulauan dan pesisir seperti Kabupaten Natuna, Anambas dan Lingga.
Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau dari daerah pemilihan (Dapil) Natuna-Anambas sekaligus Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kepri, Marzuki, S.H., mengatakan momentum Hari Jadi ke-24 Provinsi Kepri harus menjadi kesempatan untuk melakukan evaluasi terhadap arah pembangunan daerah.
Menurutnya, selama 24 tahun perjalanan Provinsi Kepri, masyarakat di wilayah pesisir dan kepulauan masih merasakan adanya kesenjangan pembangunan dibandingkan dengan kawasan lainnya.
“Di usia 24 tahun Provinsi Kepulauan Riau, kita harus jujur melihat masih adanya kesenjangan pembangunan yang dirasakan masyarakat pesisir, terutama di Natuna, Anambas dan juga Lingga,” ujar Marzuki.
Ia menilai pemerataan alokasi anggaran perlu menjadi perhatian pemerintah provinsi, terutama anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi Kepri. Menurutnya, dukungan anggaran yang lebih proporsional dibutuhkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur di Natuna dan Anambas.
“Perlu ada pemerataan alokasi anggaran untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di Natuna dan Anambas, terutama yang bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Riau,” katanya.
Marzuki juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam memperjuangkan pembangunan di wilayah perbatasan.
Menurutnya, keterbatasan kemampuan APBD daerah harus diimbangi dengan upaya bersama untuk menarik lebih banyak program pembangunan yang bersumber dari APBN.
“Natuna dan Anambas juga harus bisa bersinergi. Pembangunan yang bersumber dari APBN harus diupayakan bersama dengan pemerintah provinsi, karena bagaimanapun pemerintah provinsi merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah,” ujarnya.
Soroti Alokasi Pinjaman Pemprov
Marzuki turut menyoroti alokasi anggaran yang bersumber dari skema pinjaman yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
Ia menyebut, dari total pinjaman sekitar Rp40 miliar yang dilakukan Pemprov Kepri, alokasi yang diterima Natuna dan Anambas menurutnya masih berada pada kisaran 2 hingga 3 persen.
“Dari Rp40 miliar pinjaman yang dilakukan Pemprov Kepri, Natuna dan Anambas hanya mendapatkan alokasi sekitar 2 sampai 3 persen. Ini tentu menjadi perhatian kita bersama,” katanya.
Menurut Marzuki, kondisi geografis Kepri sebagai provinsi kepulauan harus menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan kebijakan pembangunan dan distribusi anggaran.
Ia berharap ke depan pembangunan tidak hanya terkonsentrasi pada wilayah tertentu, tetapi mampu memberikan dampak yang lebih merata hingga ke daerah-daerah kepulauan, termasuk Natuna dan Anambas.
“Pembangunan Kepri harus benar-benar dirasakan masyarakat di seluruh wilayah. Jangan sampai masyarakat di pulau-pulau terluar dan wilayah perbatasan merasa tertinggal dalam menikmati pembangunan,” tegasnya.
HUT Ke-24 Jadi Momentum Evaluasi
Marzuki mengatakan peringatan Hari Jadi ke-24 Provinsi Kepulauan Riau hendaknya tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga menjadi momentum mengevaluasi capaian pembangunan sekaligus menyusun langkah ke depan.
Pemerintah Provinsi Kepri sendiri pada momentum HUT ke-24 tahun 2026 mengusung tema “Dari Penyengat, Menyatukan Semangat, Kepri Maju Berkelanjutan.” Tema tersebut menekankan semangat kebersamaan dan pembangunan berkelanjutan di seluruh wilayah Kepri. (Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik)
Marzuki berharap semangat tersebut juga diwujudkan melalui kebijakan anggaran yang semakin berkeadilan serta memperkuat konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di wilayah kepulauan.
“Harapan kita di usia ke-24 ini, Kepri semakin maju, tetapi kemajuan itu harus dirasakan secara merata. Natuna, Anambas dan Lingga sebagai bagian dari Kepri juga harus mendapatkan perhatian yang proporsional,” pungkasnya. (*Dani)
