Bintan, Anambasnews.com – Wakil Bupati Bintan, Deby Maryanti, menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Koridor Aman Singapura–Batam, yang berlangsung di Aston Batam Hotel dan Residence, Kamis (19/11/2026). FGD ini bertujuan memperkuat Mekanisme Rujukan Nasional (NRM) dalam penanganan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di wilayah perbatasan Indonesia–Singapura.
Kegiatan dibuka langsung oleh Duta Besar RI untuk Singapura, Dr. Hotmangaradja Pandjaitan. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya penguatan kerja sama antarinstansi dan lintas negara agar penanganan korban TPPO berjalan cepat, tepat, dan berkesinambungan mulai dari penyelamatan hingga pemulihan.
FGD membahas langkah strategis, penyelarasan mekanisme rujukan nasional, penguatan pengawasan koridor Singapura–Batam, kolaborasi bilateral, serta layanan perlindungan korban yang terintegrasi.
Mekanisme ini mencakup identifikasi, perlindungan, pemulihan fisik dan psikologis, pendampingan hukum, hingga reintegrasi sosial. Pengawasan jalur resmi maupun jalur perairan alternatif juga diperketat untuk mencegah TPPO dan keberangkatan PMI nonprosedural.
Sementara itu, Wakil Bupati Bintan, Deby Maryanti, menegaskan bahwa posisi strategis Bintan sebagai daerah perbatasan menuntut perhatian khusus dalam pencegahan dan penanganan TPPO.
“Bintan berbatasan langsung dengan negara tetangga, sehingga pencegahan TPPO butuh koordinasi kuat dari semua pihak. Semoga mekanisme rujukan semakin terintegrasi, terutama demi perlindungan calon pekerja migran Indonesia,” ujar Deby.
Ia juga menekankan pentingnya edukasi masyarakat agar tidak terjebak iming-iming pekerjaan yang tidak jelas.
“Pencegahan harus bersama-sama tingkatkan kesadaran, perkuat pengawasan perbatasan, dan pastikan korban mendapat pendampingan layak. Jangan sampai warga kita menjadi korban sindikat perdagangan orang,” tambahnya.(*Tio)













