Tanjungpinang, Anambasnews.com – Rencana pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Kepulauan Riau semakin menunjukkan progres positif. Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Eddy Hartono, meninjau langsung calon lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Dompak, Tanjungpinang, Selasa (23/6/2026).
Lahan seluas sekitar 10 hektare yang sebelumnya diproyeksikan untuk pembangunan Sekolah Garuda kini diusulkan menjadi lokasi pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Kepri. Peninjauan turut dihadiri Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis Provinsi Kepri Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum, Riduan Manik, serta sejumlah kepala OPD terkait.
Nyanyang mengatakan, Pemerintah Provinsi Kepri telah melakukan berbagai koordinasi lintas sektor guna memastikan kesiapan lahan dan kelengkapan administrasi sebelum pembangunan dimulai.
“Hari ini kita melakukan survei lokasi di Dompak untuk persiapan pembangunan Sekolah Rakyat. Kami sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, mulai dari pengelola aset, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan hingga Dinas PUPR. Dari hasil peninjauan, lahan ini dinilai siap dengan luas kurang lebih 10 hektare,” ujar Nyanyang.
Sekolah Rakyat nantinya akan dibangun dengan konsep boarding school atau sekolah berasrama. Menurut Riduan Manik, pembangunan seluruh sarana dan prasarana akan didanai melalui APBN oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
Kompleks pendidikan tersebut dirancang memiliki sekitar 27 bangunan yang mencakup ruang belajar, asrama siswa, rumah guru dan wali asrama, laboratorium, serta berbagai fasilitas pendukung lainnya.
“Konsepnya adalah sekolah berasrama dengan fasilitas lengkap untuk menunjang proses pendidikan dan pembinaan siswa,” jelas Riduan.
Ia menambahkan, tiga wilayah yang menjadi prioritas pembangunan tahap awal adalah Natuna, Tanjungpinang, dan Anambas. Pembangunan ditargetkan dimulai setelah proses pengadaan selesai dan diharapkan dapat rampung pada Maret tahun berikutnya.
Meski demikian, kesiapan lahan menjadi faktor krusial dalam percepatan pembangunan. Pemerintah daerah diminta memastikan proses pembersihan, penimbunan, dan pematangan lahan dapat diselesaikan sesuai jadwal agar sekolah dapat dimanfaatkan pada tahun ajaran baru.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepri, Mahadi Rahman, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mempercepat seluruh tahapan yang menjadi kewenangannya.
“Kami sangat merespons program ini dan terus bekerja keras sesuai arahan Gubernur dan Wakil Gubernur. Jika seluruh persyaratan lahan telah memenuhi ketentuan, kami akan bergerak cepat agar pembangunan Sekolah Rakyat dapat segera direalisasikan,” kata Mahadi.
Pembangunan Sekolah Rakyat di Dompak diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperluas akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat Kepulauan Riau, sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah perbatasan tersebut.(*Dani)
