Natuna, Anambasnews.com – Wakil Bupati Natuna, Jarmin, S.E., menghadiri Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPR RI bersama Panitia Kerja (Panja) Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara secara virtual di Ruang Zoom Kantor Bupati Natuna, Rabu, 21 Januari 2026.
Rapat kerja tersebut merupakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) sebagai kelanjutan dari kerja Panja Pengawasan Pengelolaan Batas Negara yang telah dibentuk sebelumnya.
Rapat dibuka langsung oleh Ketua Komisi II DPR RI Dr. H. M. Rifqinizamy Karsayuda, S.H., M.H. (MRK) dan kemudian dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin.
Sejumlah pejabat tinggi dalam Panja Pengawasan Pengelolaan Batas Negara turut memberikan pemaparan, di antaranya Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Wakil Menteri Dalam Negeri, serta kepala daerah dari wilayah perbatasan yaitu Provinsi Papua, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Barat.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Natuna menyimak secara saksama pemaparan yang disampaikan oleh Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura. Wagub Kepri menyoroti sejumlah tantangan spesifik yang dihadapi Kabupaten Natuna sebagai wilayah strategis nasional, antara lain:
Keamanan Laut Maraknya praktik illegal fishing yang merugikan nelayan lokal, Konektivitas, Kebutuhan mendesak akan penambahan armada penyeberangan (ro-ro/kapal) dan pembangunan infrastruktur pelabuhan
Transportasi Udara, Keluhan terkait harga tiket pesawat yang terus meningkat dan Layanan Dasar, Penguatan fasilitas kesehatan, pemenuhan tenaga medis, serta peningkatan mutu fasilitas pendidikan di wilayah pulau-pulau
Nyanyang Haris Pratamura mengakui bahwa beberapa program bantuan pusat telah tersalurkan di berbagai kabupaten/kota di Kepri. Namun, ia menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan agar program-program di masa depan dapat berjalan lebih efektif dan mempermudah pelayanan masyarakat di daerah perbatasan.
Kehadiran Wakil Bupati Natuna dalam rapat ini menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus mengawal isu-isu strategis di Natuna agar tetap menjadi prioritas dalam pembangunan nasional oleh pemerintah pusat.(*Jahari)
