ANAMBASNEWS.COM – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kepulauan Anambas menggelar rapat koordinasi bersama beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membahas sistem pendistribusian BBM jenis tertentu dan khusus penugasan, Bertempat di Lantai II Kantor Bupati, Selasa 04 April 2023.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Anambas, Masykur menjelaskan, rapat tersebut dilaksanakan untuk menghindari adanya kecurangan selama pendistribusian BBM di desa-desa.
“Kita hari ini membahas tentang sistem pendistribusian BBM jenis tertentu, yaitu jenis Solar, karena masih sering ditemukan adanya kecurangan dalam penyaluran BBM itu, maka dalam rapat tadi kita memfokuskan bagaimana upaya kita untuk menghindari adanya kecurangan tersebut,” katanya.
Masykur menuturkan, salah satu kecurangan yang paling sering terjadi adalah penggunaan KTP Nelayan dalam pengambilan BBM jenis Solar.
Dimana dalam pendistribusian BBM jenis Solar masih ada ditemukan KTP masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan, tetapi ketika diselidiki ternyata yang bersangkutan sudah tidak lagi bekerja sebagai nelayan.
“Contohnya ketika pendistribusian Solar, ada yang menunjukkan KTP nelayan tetapi dia bukan nelayan. Akibatnya, masyarakat yang benar-benar berprofesi sebagai nelayan terpaksa kekurangan kuota BBM nya, hal seperti itu yang ingin kita antisipasi,” ucap Masykur.
Tak hanya itu, Ia mengatakan, kurangnya data dan koordinasi juga menjadi faktor mengapa kecurangan dalam pendistribusian BBM bisa terjadi di Anambas.
“Kendala kita di data dan koordinasi, maka dari itu kami tekankan kepada pihak yang bersangkutan untuk memastikan, siapa saja yang benar-benar bekerja sebagai nelayan, karena yang dihitung sebagai penerima BBM jenis tertentu itu bukanlah KTP nya, tetapi masyarakat yang memiliki pompong, lalu kemudian di data terkait jenis pompong dan besaran mesin yang digunakan,” kata Masykur.
Dirinya menyebutkan, untuk mengantisipasi adanya kejadian serupa, nantinya akan diterbitkan SK kepada para pengawas dari tingkat Kecamatan.
“Untuk draftnya sudah ada, tetapi siapa saja yang akan menjadi pengawas dalam pendistribusian BBM masih belum ditentukan, maka itu dalam waktu dekat akan kembali dilakukan rapat untuk menentukan pihak-pihak yang akan menjadi pengawas,” pungkasnya.(*Red)
