Batam, Anambasnews.com – Pemerintah Kota (Pemko) Batam terus memperkuat pembiayaan pembangunan melalui optimalisasi skema pembiayaan inovatif (creative financing). Komitmen tersebut ditunjukkan dengan keikutsertaan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Firmansyah, dalam rapat koordinasi (rakor) nasional yang digelar secara daring pada Kamis (26/3/2026).
Rakor yang diikuti dari Ruang Rapat Sekda Lantai II Kantor Wali Kota Batam membahas perpanjangan waktu penyampaian data pendukung dalam penilaian creative financing pemerintah daerah. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan diikuti oleh pemerintah daerah dari seluruh Indonesia.
“Agenda utama rakor adalah penyampaian kebijakan terkait perpanjangan tenggat waktu pemenuhan serta pengumpulan data pendukung sebagai bagian dari proses penilaian,” ujar Firmansyah.
Partisipasi aktif Pemko Batam menjadi bagian dari implementasi arah kebijakan pembangunan daerah di bawah kepemimpinan Wali Kota Batam Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra, yang menitikberatkan pada penguatan kapasitas fiskal melalui pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan.
Keikutsertaan Sekda menunjukkan keseriusan Pemko Batam dalam memastikan kesiapan administrasi, kelengkapan data, serta keselarasan kebijakan daerah dengan arah strategis pemerintah pusat.
Hal tersebut dinilai penting untuk memperkuat posisi daerah dalam mengakses berbagai skema pembiayaan alternatif di luar mekanisme konvensional.
“Penguatan creative financing juga menjadi instrumen strategis untuk memperluas ruang fiskal, meningkatkan fleksibilitas pembiayaan pembangunan, serta mempercepat realisasi program prioritas daerah,” katanya.
Pemko Batam memandang inovasi pembiayaan sebagai langkah krusial dalam menjawab keterbatasan anggaran sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan.
“Melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta didukung tata kelola dan data yang memadai, Pemko Batam optimistis dapat terus meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah secara profesional, transparan, dan akuntabel,” ujar Firmansyah.(*Ramdan)
