Batam, Anambasnews.com – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyampaikan tanggapan dan jawaban Pemerintah Kota (Pemko) Batam atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Batam terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2026.
Penyampaian tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Batam di Ruang Sidang DPRD Kota Batam, pada Rabu, 2 September 2026.
Amsakar mengapresiasi berbagai masukan, saran, dan catatan strategis yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD, serta menegaskan Pemko Batam berkomitmen memastikan Perubahan APBD 2026 dikelola secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengawasan keuangan, Pemko Batam menyepakati penguatan digitalisasi perpajakan, pemutakhiran data objek pajak, serta ekstensifikasi yang dilakukan secara terukur tanpa semata-mata menaikkan tarif.
Target pajak daerah dalam perubahan APBD meningkat 7,21 persen, didukung optimalisasi potensi piutang BPHTB serta reklame videotron. Langkah ini diimbangi peningkatan kualitas layanan publik, mencakup pengelolaan sampah, parkir, dan kesehatan.
Pemko Batam juga mengantisipasi potensi penurunan dana transfer dari pemerintah pusat melalui koordinasi aktif dengan Pemerintah Pusat dan Pemprov Kepulauan Riau.
Dalam hal efisiensi belanja daerah, alokasi anggaran diarahkan pada program yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat, terutama pemenuhan pelayanan dasar, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.
“Pemko Batam menekan belanja seremonial serta melakukan efisiensi belanja pegawai yang turun 1,46 persen. Sementara kenaikan belanja barang dan jasa sebesar 14,86 persen diarahkan mendukung operasional layanan publik dan BLUD,” kata Amsakar.
Pelaksanaan belanja tetap memperhatikan efisiensi dan ketepatan waktu, termasuk proyek-proyek infrastruktur.
Kenaikan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar 20,98 persen diprioritaskan untuk penanganan banjir secara terpadu dari hulu hingga hilir. Anggaran juga diarahkan untuk pengelolaan sampah, peningkatan keselamatan lalu lintas, serta perbaikan kualitas jalan. Penanggulangan bencana juga menjadi perhatian melalui penyiapan logistik, perencanaan matang, dan pelatihan tanggap bencana bagi masyarakat.
Di bidang sosial dan pelayanan publik, Pemko Batam berkomitmen memperluas akses dan mutu pendidikan serta kesiapan fasilitas kesehatan mendukung pencapaian Universal Health Coverage (UHC). Program beasiswa, bantuan sosial lanjut usia, dan jaminan kesehatan pekerja rentan tetap dijalankan dengan penyaluran bansos mengacu data terpadu berbasis nama dan alamat (by name by address) yang valid dan mutakhir agar tepat sasaran.
Pemko Batam mendorong peningkatan daya saing tenaga kerja melalui pelatihan vokasi dan sertifikasi, memperkuat pendampingan UMKM, serta mempercepat digitalisasi pelayanan.
Daya beli masyarakat dijaga lewat operasi pasar dan pemantauan rantai pasok pangan. Koordinasi lintas instansi juga diperkuat menangani isu banjir, narkoba, judi daring, tarif listrik, dan pengangguran.
Terkait rencana penyertaan modal Rp20 miliar kepada BRK Syariah, hal itu akan didasarkan pada kajian komprehensif mengenai risiko dan manfaat ekonominya. Pemko Batam juga mengevaluasi penurunan dividen BRK Syariah sebesar 22,07 persen akibat penurunan laba 2025 serta porsi kepemilikan saham, sebelum merealisasikan penyertaan modal baru.
Amsakar menegaskan seluruh masukan DPRD menjadi acuan penting menyempurnakan Ranperda Perubahan APBD 2026 agar pelaksanaannya tepat sasaran dan berkeadilan bagi masyarakat.
“Seluruh masukan dari DPRD menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah agar Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dapat dilaksanakan secara tepat sasaran dan berkeadilan bagi masyarakat,” pungkasnya.(*Yuda)
